Tegas! Wamen ATR Minta Tata Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Diterapkan

JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya penerapan tata ruang berbasis mitigasi bencana dalam setiap perencanaan pembangunan. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana yang berlangsung di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, pada Kamis (20/03/2025).

“Sebanyak 96 persen bencana yang terjadi di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang yang baik bukan hanya sekadar kebijakan, tetapi harus diimplementasikan secara nyata di seluruh tingkatan pemerintahan,” ujar Wamen ATR/Waka BPN.

Menurutnya, tata ruang yang terencana dengan baik menjadi fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan. Perencanaan yang matang tidak hanya mengatur penggunaan lahan, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan memperhitungkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. “Mitigasi risiko bencana harus menjadi bagian integral dalam tata ruang agar masyarakat dapat hidup dengan lebih aman dan nyaman,” tambahnya.

Dalam paparannya, Wamen Ossy menjabarkan sejumlah elemen kunci dalam perencanaan tata ruang berbasis mitigasi bencana. Salah satunya adalah pemetaan zona rawan bencana untuk menghindari pembangunan di daerah yang rentan terhadap ancaman alam. Selain itu, penempatan infrastruktur vital harus mempertimbangkan keamanan dari potensi bencana demi mencegah dampak yang lebih besar di masa depan.

Ia juga menyoroti bahwa tata ruang yang terintegrasi dapat mengurangi dampak bencana, menghindarkan kerugian ekonomi, serta mempercepat proses pemulihan pascabencana. Namun, ia mengakui bahwa implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya koordinasi antar lembaga, kurangnya pemanfaatan teknologi dan data yang akurat, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tata ruang.

“Oleh karena itu, kita perlu memperkuat pengawasan serta penegakan regulasi guna memastikan bahwa tata ruang benar-benar diterapkan sesuai rencana. Sinergi antar instansi juga sangat diperlukan agar kebijakan mitigasi bencana ini berjalan efektif,” tegasnya.

Wamen ATR/Waka BPN juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan BNPB dalam menghadapi tantangan bencana. “Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang, sedangkan BNPB berfokus pada manajemen bencana dan mitigasi risiko. Sinergi antara kedua institusi ini harus semakin diperkuat agar upaya mitigasi bencana bisa berjalan optimal,” jelasnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Kepala BNPB Suharyanto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, serta sejumlah kepala daerah yang mengikuti secara langsung maupun daring. (rel)