Tindaklanjuti Nota Kesepahaman Program ILASP, Menteri Nusron Ajak K/L Lakukan Kontrol dan Monitoring Program

JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala dalam pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) periode 2025-2029. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung di Kantor Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Selasa (18/03/2025). Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh lima kementerian/lembaga (K/L) pada 17 Maret 2025.

"Kita akan mengadakan pertemuan setiap bulan untuk memastikan pelaksanaan proyek ILASPP berjalan sesuai rencana. Pengawasan dan evaluasi sangat penting dalam memastikan pengembangan proyek ini tetap berada pada jalurnya," ujar Menteri Nusron.

Menteri Nusron juga menyoroti perlunya integrasi yang lebih kuat antara administrasi pertanahan dan tata ruang di beberapa kementerian terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan, serta BIG. Menurutnya, sinergi ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan berbagai aspek kadastral, terutama dalam pengelolaan Areal Penggunaan Lain (APL) dan kawasan kehutanan.

"Kami ingin memastikan bahwa kadastral APL dan kehutanan, serta APL dan transmigrasi dapat diselesaikan dengan baik. Ini adalah langkah besar dalam perencanaan tata ruang yang lebih tertib dan terstruktur," tambahnya.

Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, yang turut hadir dalam Rakor, menyampaikan apresiasinya terhadap integrasi data yang menjadi salah satu fokus program ILASPP. Ia menyebutkan bahwa program ini juga mendukung amanat Presiden Republik Indonesia dalam hal pengelolaan lahan nasional.

"Kami merasa terbantu dengan adanya program ini, terutama dalam memastikan kepastian hukum atas lahan yang menjadi bagian dari program transmigrasi," ungkapnya.

Kepala BIG, Muh Aris Marfai, menjelaskan bahwa pihaknya telah membentuk struktur organisasi khusus untuk mendukung program ILASPP. Tim teknis yang telah disiapkan akan bertanggung jawab dalam penyediaan peta serta aspek teknis lainnya guna memastikan kelancaran implementasi proyek.

"Kami telah menyiapkan tim teknis yang akan bergerak untuk mendukung proyek ini secara optimal. Kami akan memastikan kebutuhan data spasial untuk ILASPP dapat dipenuhi dengan akurat," jelasnya.

Rakor ini turut dihadiri oleh perwakilan pejabat tinggi dari berbagai kementerian, termasuk Kemendagri, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Selain itu, mendampingi Menteri ATR/BPN dalam pertemuan ini, hadir pula Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; serta Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati, beserta jajaran.

Dengan adanya pengawasan dan koordinasi yang intensif, diharapkan pelaksanaan ILASPP dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang di Indonesia. (rel)