Tanggulangi Banjir di Jabar, Menteri Nusron: Semua Badan dan Sempadan Sungai Harus Ditertibkan

JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mencapai kesepakatan strategis dalam upaya mengatasi banjir di wilayah Bekasi dan Bogor. Fokus utama dalam rencana ini mencakup penertiban badan dan sempadan sungai, revitalisasi situ yang telah mengalami degradasi, serta perbaikan sistem irigasi dan pengendalian pembangunan di kawasan rawan banjir.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah menertibkan badan dan sempadan sungai. “Jika ada bangunan yang memiliki alas hak, akan dilakukan pembebasan lahan dengan mekanisme Pengadaan Tanah dan pemberian ganti rugi sesuai nilai appraisal. Sementara itu, bagi bangunan tanpa alas hak, akan diterapkan pendekatan yang manusiawi dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” ujar Nusron Wahid dalam rapat koordinasi di Kementerian PU, Senin (17/03/2025).

Selain menata ulang sempadan sungai, pemerintah juga berencana merevitalisasi sejumlah situ yang telah menghilang atau mengalami penyusutan fungsi sebagai daerah resapan air. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sekitar 32 situ di wilayah Bekasi dan Bogor yang akan dikembalikan fungsinya guna meningkatkan kapasitas tampungan air dan mengurangi risiko banjir yang kian meningkat.

Dalam kaitannya dengan proyek ini, Nusron Wahid menekankan pentingnya proses Pengadaan Tanah sebagai faktor utama keberhasilan pembangunan infrastruktur. “Sebelum pelaksanaan Pengadaan Tanah, harus ada penetapan lokasi (Penlok) yang ditetapkan oleh kepala daerah. Targetnya, Penlok dapat selesai pada pertengahan April, proses Pengadaan Tanah rampung pada akhir Mei, dan pada bulan Juni pekerjaan konstruksi bisa dimulai,” jelasnya.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menyatakan bahwa rapat koordinasi ini merupakan bagian dari serangkaian diskusi lanjutan setelah sebelumnya dilakukan pembahasan serupa dengan Pemprov DKI Jakarta. “Kami akan terus melakukan rapat koordinasi lebih lanjut agar ada keselarasan kebijakan di tingkat pusat. Dengan adanya koordinasi yang baik, kita dapat melakukan pembersihan dan penataan kawasan sungai secara efektif demi mengurangi risiko banjir di DKI Jakarta dan Jawa Barat,” paparnya.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut baik langkah kolaboratif ini dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pelaksanaan proyek. “Kami mendukung penuh inisiatif ini dan akan segera menyusun serta menyiapkan kerangka acuan teknis, termasuk penyelesaian Penlok agar pekerjaan di lapangan dapat berjalan sesuai jadwal,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dari Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PU, serta sejumlah Wali Kota dan Bupati di Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya sinergi lintas sektor ini, diharapkan langkah-langkah konkret dalam pengendalian banjir dapat segera direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak. (rel)