Bupati Hadiri Penyerahan Sertifikat Lahan Oleh Menteri ATR/BPN Kepada Kasad TNI

Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Abusama, SH saat menghadiri Penyerahan Sertifikat Pusat Latihan Tempur TNI AD (Puslatpur) dari Menteri ATR/BPN kepada Kepala Staf Angkatan Darat, Rabu (12/03/2025). -Foto: Christian Nugroho/Harian OKU Selatan.-

MARTAPURA, HARIANOKUSELATAN.ID – Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Abusama, SH., menghadiri penyerahan sertifikat lahan Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI AD dari Menteri ATR/BPN Nusron Wahid kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Rabu (12/3/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Puslatpur Kabupaten OKU Timur ini turut dihadiri sejumlah pejabat OKU Selatan, termasuk Kepala Dinas Perkimtan, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perhubungan, serta perwakilan DPRD OKU Selatan.

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Serahkan Sertifikat 32.000 Hektar Puslatpur ke TNI AD

BACA JUGA:MTs Negeri 01 OKU Selatan Gelar Pesantren Kilat

Bupati OKU Selatan Abusama, mengaku sangat menyambut baik sertifikasi lahan ini karena dapat memberikan kepastian hukum dan menjaga aset negara. 

“Hal ini juga diharapkan mencegah potensi konflik lahan, meski hingga kini wilayah OKU Selatan dan Puslatpur tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

BACA JUGA:Pemda OKU Selatan Asistensi Penyusunan Peraturan Jabatan

BACA JUGA:Pemkab OKU Selatan Ikuti Koordinasi Sanggahan Inflasi Daerah

Dalam kegiatan ini Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa TNI AD akan mempertahankan aset negara ini serta mengoptimalkan pemanfaatannya bagi masyarakat sekitar. 

“Kami juga akan mengusahakan pemanfaatan lahan tidur agar lebih produktif,” katanya.

Sementara itu Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebutkan bahwa penyerahan sertifikat ini merupakan langkah awal dalam penyelesaian persoalan aset negara. 

BACA JUGA:Asistensi Penyusunan Peta Jabatan Perangkat Daerah di OKU Selatan

BACA JUGA:Asisten I Pimpin Rapat Koordinasi Sanggahan Nilai Inflasi Daerah OKU Selatan

“Dalam tiga bulan terakhir, kami telah menyelesaikan 92 kasus lahan yang bermasalah, termasuk yang telah beralih fungsi atau diserobot,” jelasnya.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan