PEMKAB OKU SELATAN IKUTI SOSIALISASI PEDOMAN MCP 2025

pemkab oku selatan ikuti sosialisasi pedoman mcp 2025 muaradua, harianokuselatan – pemerintah kabupaten ogan komering ulu (oku) selatan mengikuti sosialisasi pedoman monitoring center for prevention (mcp) tahun 2025 pada area perencanaan dan penyusunan anggaran. kegiatan ini berlangsung secara daring dari ruang vidcon dinas komunikasi dan informatika oku selatan, selasa (11/03/2025). pemkab oku selatan diwakili oleh inspektorat, kepala bpkad, kepala bapperida, kabid perencanaan dan penyusunan anggaran, serta admin mcp. direktur koordinasi dan supervisi wilayah ii kpk, bahtiar purnama, dalam pembukaan sosialisasi menegaskan komitmen kpk dalam upaya pencegahan korupsi. ia menekankan bahwa pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab kpk, tetapi juga pemerintah daerah. “kpk bukan sekadar subjek, tetapi berperan sebagai koordinator, komunikator, dan mitra dalam pencegahan korupsi. oleh karena itu, kpk dan pemda harus memiliki persepsi yang sama agar upaya pencegahan ini membuahkan hasil yang optimal,” ujarnya. bahtiar juga mengingatkan agar pemerintah daerah responsif terhadap proses perbaikan dalam sistem pencegahan korupsi, meskipun terkadang hal tersebut menuntut perubahan dari zona nyaman. kpk menilai bahwa upaya pencegahan selama ini sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. baca juga:komisi iii dprd oku selatan bahas retribusi sektor pariwisata bersama disbudpar baca juga:cegah kriminal, personel polsek muaradua pam atm baca juga:bupati abusama kunjungi kementerian pupr untuk sinergikan program pembangunan dalam sosialisasi ini, kpk mengidentifikasi delapan area rawan korupsi, yaitu: pengadaan barang dan jasa – berpotensi terjadi mark-up harga dan manipulasi spesifikasi barang/jasa. perencanaan penganggaran – ketidakterbukaan dalam perencanaan dapat membuka peluang penyalahgunaan anggaran. manajemen aset – pengelolaan aset yang tidak transparan dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang. pendapatan daerah – potensi korupsi melalui penggelapan atau manipulasi data pendapatan daerah. tata kelola keuangan – kurangnya transparansi dapat memicu praktik korupsi yang merugikan pemerintah dan masyarakat. pengelolaan sumber daya manusia – risiko penyalahgunaan jabatan dan nepotisme. pelayanan publik – praktik suap dan pungutan liar dalam pelayanan publik. pengawasan internal – lemahnya pengawasan memungkinkan terjadinya penyimpangan yang tidak terdeteksi. baca juga:anggaran psu di 24 daerah diprediksi capai rp 429 miliar baca juga:pasar kripto masuk bear market atau sekadar koreksi? analis ini beri jawaban menarik melalui sosialisasi ini, diharapkan pemerintah daerah semakin meningkatkan komitmen dalam penerapan mcp 2025 untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Tag

• # mcp 2025
• # perencanaan anggaran
• # tata kelola keuangan
• # pencegahan korupsi
• # transparansi
• # kpk
• # pemkab oku selatan

Share

• 
• 
• 
• 
•