Polemik Lahan Tol Palembang-Betung Tak Kunjung Selesai, DPR RI Desak Penyelesaian

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Jumat , 21 Feb 2025 - 18:38

DPR RI Soroti Masalah Pembebasan Lahan Tol Palembang-Betung dan Betung-Jambi yang Tak Kunjung Selesai. -Foto: Akda.-

polemik lahan tol palembang-betung tak kunjung selesai, dpr ri desak penyelesaian                            banyuasin, harianokuselatan.id - anggota komisi v dpr ri melakukan kunjungan kerja ke gate tol musi landas, kelurahan air batu, banyuasin, jumat (21/2/2025), untuk meninjau permasalahan pembebasan lahan proyek tol palembang-betung dan betung-jambi yang belum terselesaikan.
hadir dalam kunjungan ini perwakilan pemerintah provinsi sumatera selatan, pemkab banyuasin, ogan ilir, kota palembang, kementerian pupr, bpn, serta pihak terkait lainnya.
baca juga:megawati larang kepala daerah pdip hadiri retreat di magelang
baca juga:95 senator diduga terlibat gratifikasi kursi pimpinan dpd ri
masalah pembebasan lahan masih menghambat proyek
anggota komisi v dpr ri, ha bakri hm se, menyoroti lambatnya penyelesaian pembebasan lahan tol ini, yang ditargetkan selesai pada 2026.
"persoalan ini harus segera dituntaskan. hutama karya sudah siap dari sisi konstruksi, tapi pembebasan lahan masih jadi kendala," kata bakri.
baca juga:liverpool ajukan tawaran kontrak kontroversial untuk mohamed salah
baca juga:timnas u-20 tersingkir di piala asia, indra sjafri siap terima konsekuensi
beberapa masalah utama yang menghambat pembebasan lahan antara lain:
tumpang tindih kepemilikan lahan
sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan hutan lindung
administrasi pembayaran ganti rugi
bpn sumsel akan menelaah lebih lanjut terkait sertifikat masyarakat di kawasan hutan lindung, untuk menentukan apakah sertifikat tersebut terbit lebih dulu atau sebaliknya.
baca juga:resmi ditahan, sekjen pdip minta kpk berani periksa kasus keluarga jokowi
baca juga:hari pertama menjabat, mendiktisaintek jamin ukt stabil dan pendidikan terjangkau
dpr ri minta penyelesaian segera
bakri menegaskan bahwa proyek tol palembang-betung-betung-jambi adalah bagian dari proyek strategis nasional (psn) dan harus berjalan tanpa merugikan masyarakat.
"masyarakat harus mendapat ganti untung, bukan ganti rugi. selain itu, tol ini juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya.
selain masalah lahan, komisi v dpr ri juga menyoroti standar pelayanan minimal (spm) agar tol yang dibangun sesuai dengan standar nasional.
pemerintah dan pihak terkait diminta segera menyelesaikan kendala ini agar tol dapat beroperasi sesuai target.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SABTU 22 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan