Resmi Ditahan, Sekjen PDIP Minta KPK Berani Periksa Kasus Keluarga Jokowi

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Jumat , 21 Feb 2025 - 21:25

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto minta KPK benari periksa keluarga Jokowi saat resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. -Foto: Ayu Novita.-

JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan.

Setelah digiring petugas menuju mobil tahanan, Hasto menegaskan bahwa kasus yang menjeratnya harus menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum secara adil, termasuk memeriksa keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Semoga ini menjadi momen bagi KPK untuk benar-benar menegakkan hukum tanpa pengecualian, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi," ujar Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (21/2/2025).

Hasto menegaskan bahwa dirinya siap menjalani proses hukum dan menganggap kasus ini sebagai konsekuensi dari posisinya sebagai Sekjen PDIP.

"Saya menerima ini dengan kepala tegak. Saya tidak pernah menyesal dan akan terus berjuang," katanya.

Dugaan Keterlibatan Keluarga Jokowi

Sebelumnya, beberapa anggota keluarga Presiden Jokowi pernah dilaporkan dalam dugaan kasus korupsi. Di antaranya, penggunaan pesawat jet pribadi oleh Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution saat menjabat sebagai Wali Kota Medan.

Nama Bobby juga disebut dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, di mana ia dikaitkan dengan istilah Blok Medan, bersama istrinya, Kahiyang Ayu.

Kasus Hasto dan Keterlibatan Harun Masiku

Hasto ditahan selama 20 hari pertama, mulai 20 Februari hingga 11 Maret 2025, di Rutan Cabang KPK, Jakarta Timur. Masa tahanan ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

resmi ditahan, sekjen pdip minta kpk berani periksa kasus keluarga jokowi                            jakarta, harianokuselatan.id - sekretaris jenderal pdi perjuangan (pdip) hasto kristiyanto resmi ditahan oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) terkait kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr ri dan perintangan penyidikan.
setelah digiring petugas menuju mobil tahanan, hasto menegaskan bahwa kasus yang menjeratnya harus menjadi momentum bagi kpk untuk menegakkan hukum secara adil, termasuk memeriksa keluarga presiden joko widodo (jokowi).
"semoga ini menjadi momen bagi kpk untuk benar-benar menegakkan hukum tanpa pengecualian, termasuk memeriksa keluarga pak jokowi," ujar hasto di gedung merah putih kpk, jumat (21/2/2025).
hasto menegaskan bahwa dirinya siap menjalani proses hukum dan menganggap kasus ini sebagai konsekuensi dari posisinya sebagai sekjen pdip.
baca juga:hari pertama menjabat, mendiktisaintek jamin ukt stabil dan pendidikan terjangkau
baca juga:kua bsa berikan bantuan peralatan sekolah ke sejumlah siswa
"saya menerima ini dengan kepala tegak. saya tidak pernah menyesal dan akan terus berjuang," katanya.
dugaan keterlibatan keluarga jokowi
sebelumnya, beberapa anggota keluarga presiden jokowi pernah dilaporkan dalam dugaan kasus korupsi. di antaranya, penggunaan pesawat jet pribadi oleh kaesang pangarep dan bobby nasution saat menjabat sebagai wali kota medan.
nama bobby juga disebut dalam persidangan mantan gubernur maluku utara abdul gani kasuba, di mana ia dikaitkan dengan istilah blok medan, bersama istrinya, kahiyang ayu.
baca juga:kemenag sosialisasikanbsop penyelenggaraan ujian madrasah
baca juga:polda sumsel tangkap bandar narkoba di oku selatan, sita 2,8 kg sabu dan senpi rakitan
kasus hasto dan keterlibatan harun masiku
hasto ditahan selama 20 hari pertama, mulai 20 februari hingga 11 maret 2025, di rutan cabang kpk, jakarta timur. masa tahanan ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.
ia dijerat dengan pasal 21 uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang telah diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001, serta pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
selain hasto, kpk juga menetapkan advokat pdip donny tri istiqomah sebagai tersangka. keduanya diduga terlibat dalam suap kepada mantan komisioner kpu wahyu setiawan, guna meloloskan harun masiku sebagai anggota dpr ri melalui mekanisme paw.
harun, yang hingga kini masih buron, sebelumnya berupaya menggantikan anggota dpr ri dapil kalimantan barat (kalbar) maria lestari.
baca juga:timnas u-20 tersingkir dari piala asia, indra sjafri siap dievaluasi
baca juga:skandal kud oki, penggelapan rp10 miliar, dana mengalir ke dpo
perintangan penyidikan dan upaya praperadilan gagal
hasto juga diduga terlibat dalam perintangan penyidikan, termasuk membocorkan operasi tangkap tangan (ott) kpk terhadap harun masiku pada awal 2020. ia disebut mengumpulkan saksi untuk mengarahkan keterangan mereka dan berupaya menghindari status tersangka dengan mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri jakarta selatan.
namun, dalam sidang terbuka pada 13 februari 2025, hakim tunggal djuyamto memutuskan menolak permohonan praperadilan yang diajukan hasto. hakim menilai permohonan tersebut tidak dapat diterima karena seharusnya diajukan secara terpisah.
meski upaya praperadilan pertamanya gagal, hasto kembali mengajukan dua permohonan praperadilan baru pada senin (17/2/2025).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SABTU 22 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan