Berdalih Ajukan Gugatan Praperadilan, Hasto Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Senin , 17 Feb 2025 - 21:54

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menilai Praperadilan yang bakal diajukan kembali tersangka Hasto Kristiyanto tak menghalangi penyidikan. -Foto: Ayu Novita.-

berdalih ajukan gugatan praperadilan, hasto mangkir dari pemeriksaan kpk                            jakarta, harianokuselatan.id - sekretaris jenderal (sekjen) pdi perjuangan (pdip), hasto kristiyanto, mangkir dari pemeriksaan komisi pemberantasan korupsi (kpk) yang dijadwalkan pada senin, 17 februari 2025. alasan ketidakhadirannya adalah karena sedang mengajukan gugatan praperadilan kedua ke pengadilan negeri (pn) jakarta selatan.
wakil ketua kpk, johanis tanak, menegaskan bahwa proses praperadilan seharusnya tidak menghalangi pemeriksaan yang telah dijadwalkan. "menurut ketentuan hukum, adanya praperadilan tidak menghalangi proses pemeriksaan, kecuali ada penetapan hakim yang menyatakan agar pemeriksaan ditunda hingga ada putusan," kata johanis dalam keterangan tertulisnya, senin, 17 februari 2025.
johanis menambahkan, sebagai warga negara yang baik, hasto seharusnya memenuhi panggilan penyidik. "idealnya, beliau datang menghadiri panggilan penyidik," ujarnya.
baca juga:prabowo wajibkan 100% devisa hasil ekspor disimpan di bank nasional
baca juga:personel polsek kisam tinggi bantu warga bersihkan kebun
sebelumnya, kpk telah menjadwalkan pemeriksaan hasto setelah gugatan praperadilan pertamanya ditolak oleh pn jakarta selatan pada kamis, 13 februari 2025. namun, hasto kembali mengajukan gugatan praperadilan kedua pada jumat, 14 februari 2025, dan meminta penundaan pemeriksaan.
ronny talapessy, ketua dpp pdip bidang reformasi hukum sekaligus pengacara hasto, menjelaskan bahwa tim hukum telah menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke kpk pada pukul 08.30 wib. "kami telah mengajukan dua permohonan praperadilan berdasarkan putusan hakim," tegas ronny dalam keterangan tertulisnya.
baca juga:tingkatkan pengelolaan sampah, sekda oku selatan sambangi pemprov sumsel
baca juga:puskesmas muaradua berikan pelayanan cek kesehatan bayi gratis
hakim pn jakarta selatan, djuyamto, sebelumnya menyatakan bahwa gugatan hasto seharusnya diajukan dalam dua permohonan terpisah. "hakim berpendapat permohonan pemohon seharusnya diajukan dalam dua permohonan praperadilan, yakni terkait penetapan tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan," jelas djuyamto.
hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan harun masiku dan mantan komisioner komisi pemilihan umum (kpu) ri periode 2017-2022, wahyu setiawan. penetapan ini berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) nomor sprin.dik/153/dik.00/01/12/2024 tertanggal 23 desember 2024.
baca juga:pemda oku selatan bakal seleksi mtq tingkat kabupaten
baca juga:dukung program presiden, personel polsek bsa cek lahan pertanian ketahanan pangan
kasus ini bermula dari dugaan suap yang dilakukan hasto dan harun masiku kepada wahyu setiawan untuk memengaruhi proses pemilihan anggota legislatif. kpk terus mengusut kasus ini dan berupaya memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil.
dengan mangkirnya hasto dari pemeriksaan, kpk diharapkan dapat mengambil langkah tegas untuk memastikan proses hukum tidak terhambat. masyarakat pun menantikan kejelasan dan keadilan dalam penyelesaian kasus ini.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SELASA 18 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan