Pemkab OKU Selatan Pastikan Tenaga Non ASN Tercover BPJS Ketenagakerjaan

pemkab oku selatan pastikan tenaga non asn tercover bpjs ketenagakerjaan muaradua, harianokuselatan.id - pemerintah kabupaten (pemkab) oku selatan lakukan koordinasi tentang perlindungan bpjs ketenagakerjaan diwilayah kabupaten oku selatan. jum'at, 14 febuari 2025. koordinasi itu sendiri dipimpin oleh sekretaris daerah (sekda) oku selatan  h.m. rahmatullah., sstp.,mm yang didampingi oleh kepala dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi darmawan, se., m. si. kepala dinas disnakertrans kabupaten oku selatan darmawan, se., m. si menjelaskan bahwa sesuai dengan arahan perihal perlindungan ketenagakerjaan non asn di lingkungan pemerintah kabupaten oku, yang masih belum terdata terlindungi oleh bpjs ketenagakerjaan tentang jaminan perlindungan kecelakaan maupun kematian kerja. baca juga:personel polsek muaradua ikuti warga panen jagung baca juga:ubisoft akan fokus ke games as a service dan open world di masa depan maka, dalam kesempatan ini agar dilakukan dan disampaikan kepada pihak disnakertrans sehingga pendataan yang belum terdata bisa segera di sampaikan, sehingga perlindungan kepada tenaga non asn yang belum terlindungi bpjs ketenagakerjaan bisa terdata semua di wilayah kerja pemerintah daerah oku selatan. sedangkan, sekda oku selatan, h. m. rahmatullah, s. stp., mm menyampaikan dalam rangka rapat koordinasi terkait perlindungan tenaga kerja non asn di wilayah kerja pemerintah oku selatan program jkn untuk jaminan kesehatan maupun program perlindungan lainnya. dimana, masih terdapat warga okus yang belum terdata dalam bpjs ketenagakerjaan di daerah ada yang belum terdata sebagai penerima jaminan perlindungan kesehatan. baca juga:embracer group: kesuksesan kingdom come deliverance 2 jadi baca juga:antisipasi bencana alam, bpbd oku selatan beri edukasi siswa di taam al - falah muaradua diantaranya, terdapat tenaga honorer di opd yang beresiko seperti dinas lh, dinas bpbd, sat poll pp, dishub, damkar, maupun opd yang belum terdata di bpjs ketenagakerjaan di wilayah kerja pemerintah daerah yang berstatus non asn. "ini kewajiban pemerintah daerah, dalam memberikan perlindungan kepada pegawai yang non asn yang sangat membantu kerja kita harus semuanya di lingkungan di wilayah kerja pemerintah daerah oku selatan," tegasnya. baca juga:harga cabai mulai turun, kini rp38.000 per kilogram baca juga:kampung tanding oku selatan dijadikan kampung sadar kerukunan manfaatkan program-program yang telah tersedia tersebut bila mana ada yang belum terdata bisa disampaikan, perhatian kepada tenaga non asn dari jaminan perlindungan keselamatan kerja adalah kewajiban kita sebagai pemerintahan daerah. "sinergi yang baik sesama kita terhadap tindaklanjut pendataan bagi non asn yang belum terdata di bpjs ketenagakerjaan tersebut harus lah disampaikan secepatnya, agar semuanya bisa terlindungi, sesuai dengan perundangan yang ada," pungkasnya. (dal)  

Tag

• # perlindungan pekerja
• # non asn
• # disnakertrans
• # jaminan kesehatan
• # bpjs ketenagakerjaan
• # pemkab oku selatan

Share

• 
• 
• 
• 
•