Pemerintah Berencana Cabut Subsidi BBM Ojek Online
Ojol Terancam Tak Akan Dapat Subsidi BBM. -Foto: Bianca Khairunnisa.-
JAKARTA – Pemerintah berencana untuk mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi ojek online (ojol) menuai kontroversi di kalangan ekonom dan pengamat. Kebijakan ini dinilai tidak adil, mengingat peran strategis ojol dalam mendukung perekonomian masyarakat perkotaan.
Menurut Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta, kebijakan tersebut mengabaikan fakta bahwa pengemudi ojol sebagian besar berasal dari kelas menengah ke bawah dan mengandalkan pendapatan harian.
"Mereka tidak hanya mengangkut penumpang tetapi juga menjalankan fungsi penting dalam logistik, termasuk pengiriman makanan dan barang. Subsidi BBM bagi pengemudi ojol sebenarnya bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk masyarakat luas yang menggunakan layanan ini," ujar Achmad pada Jumat, 29 November 2024.
BACA JUGA:Kapolres OKU Selatan Ajak Masyarakat Tetap Jaga Persatuan
BACA JUGA:Bupati Popo Ali Sampaikan Pendapat Akhir Raperda APBD Tahun 2025
Tanpa subsidi, biaya operasional pengemudi ojol diperkirakan akan meningkat drastis, yang kemungkinan besar akan diteruskan ke konsumen dalam bentuk kenaikan tarif. Achmad juga menambahkan bahwa kebijakan ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi.
"Penghapusan subsidi BBM untuk ojol berpotensi menciptakan efek domino yang merugikan perekonomian," jelasnya.
Ia menilai bahwa kebijakan ini berisiko mendorong pengemudi ojol keluar dari pasar karena tidak mampu menanggung beban biaya operasional yang tinggi.
"Ini dapat memicu peningkatan pengangguran di sektor informal, yang selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di perkotaan," tegasnya.
BACA JUGA:Lapas Muaradua Gelar Upacara HUT KORPI
BACA JUGA:Guru MTs Ajak Siswa Baca Yasin Setiap Jumat
Achmad menyarankan agar pemerintah tidak serta-merta menghapus subsidi BBM untuk ojol, tetapi memastikan subsidi ini lebih tepat sasaran.
"Subsidi berbasis NIK untuk kendaraan yang digunakan dalam kegiatan produktif, seperti ojol, dapat menjadi solusi," tambahnya.
Ia juga mengusulkan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi subsidi untuk mencegah penyalahgunaan oleh kelompok yang tidak berhak, seperti pemilik kendaraan mewah atau kendaraan yang dibiayai oleh perusahaan.
- Tag
- Share
-
-
