Upaya Oligarki Menundukkan Ormas Keagamaan Dengan Suapan IUP

 

 Ormas sebagai control sosial untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat berimnas buruk, seperti daya kritis menurun oleh suapan IUP.

 

 Sebab negara memanjakan dan membuat ketergantungan serta memuluskan demi kepentingan oligarki, sehingga ormas yang menjadi control sosial berevolusi ormas control agennya

 

 Kontroversial karena ormas biasanya bukan entitas bisnis yang diharapkan untuk mengelola operasi pertambangan yang kompleks. Namun, beberapa ormas biasnya terlibat dalam kegiatan pertambangan sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi komunitas atau kerjasama dengan perusahaan tambang.

 

 Ada kekhawatiran bahwa izin tambang bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik atau ekonomi oleh kelompok tertentu, yang dapat merugikan masyarakat setempat dan lingkungan.

 

 Belum lagi Aktivitas pertambangan memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan komunitas lokal, oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua izin tambang dikelola dengan baik dan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan serta tanggung jawab sosial.

 

 Ormas berperan penting  terlibat aktif dalam mengawasi aktivitas pertambangan untuk memastikan bahwa semua ketentuan hukum dipatuhi dan bahwa ada tindakan yang diambil Menodai Independensi Organisasi

 

 Penodaan independen organisasi mengacu pada situasi di mana integritas dan kebebasan suatu organisasi, terutama yang bersifat independen dan non-profit, terganggu atau dikotori oleh pengaruh eksternal.

 

 Independensi organisasi mengacu pada kemampuan suatu organisasi untuk bekerja dan membuat keputusan tanpa intervensi atau tekanan dari pihak luar.

 

  Organisasi yang independen diharapkan bertindak sesuai dengan misinya dan kepentingan anggotanya tanpa dipengaruhi oleh kepentingan eksternal.

 

 Ketika pemerintah atau partai politik mencoba mengendalikan atau mempengaruhi keputusan dan aktivitas organisasi untuk tujuan seperti Sponsor dan donor dalam hal IUP  dengan syarat-syarat yang dapat mempengaruhi kebijakan atau program organisasi.

 

 Dampak Penodaan Organisasi dapat kehilangan krebilitas atau kepercayaan dari anggotanya, masyarakat umum, dan pemangku kepentingan lainnya jika terlihat tidak lagi independen.

 

 Organisasi yang tidak independen, tidak bisa menjalankan misinya dengan efektif karena terpaksa mengikuti kepentingan pihak luar

 

 Contoh Kasus ormas yang Dikendalikan Pemerintah Misalnya,  LSM yang seharusnya independen mungkin ditekan untuk mendukung kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat dengan ancaman tidak lagi diberi IUP atau bisa jadi dimatikan secara perlahan-lahan (diredupkan) yang paling buruk dibubaran.

 

 Masyarakat dan pemangku kepentingan perlu aktif dalam mendukung organisasi agar tetap sesuai dengan misinya dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.

 

 Secara keseluruhan, menjaga independensi organisasi sangat penting untuk memastikan mereka dapat berfungsi sesuai dengan tujuan dan misinya tanpa terpengaruh oleh kepentingan pihak luar.