DPR Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji: Jangan Lindungi Pelaku

dpr desak kpk segera tetapkan tersangka kasus korupsi kuota haji: jangan lindungi pelaku jakarta - anggota komisi iii dpr ri dari fraksi pkb, abdullah, mendesak komisi pemberantasan korupsi (kpk) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.  ia menegaskan langkah tegas ini penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di indonesia. baca juga:kapolri resmi bentuk tim reformasi polri, libatkan 52 perwira baca juga:kapolri resmi bentuk tim reformasi polri, libatkan 52 perwira dpr ingatkan kpk tak boleh ragu kasus dugaan korupsi kuota haji yang sudah masuk tahap penyidikan lebih dari sebulan terakhir menjadi sorotan luas, terutama bagi calon jemaah haji dan umrah.  abdullah menilai, kpk harus segera mengambil keputusan hukum agar masyarakat mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab. “kalau kasus ini sudah masuk tahap penyidikan, kpk tidak boleh ragu. harus segera menetapkan tersangka agar proses hukum berjalan sesuai aturan,” ujarnya, senin (22/9/2025). baca juga:indonesia bidik gelar juara di grand finals free fire world series sea 2025 baca juga:prestasi gemilang, veda ega pratama tembus 5 besar di juniorgp misano 2025 nilai keagamaan dan hak umat tergadai legislator pkb itu mengingatkan, praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan nilai keagamaan dan hak umat muslim. “korupsi kuota haji adalah kejahatan yang merampas hak umat untuk beribadah. karena itu, jangan ada pihak yang mencoba melindungi pelaku,” tegasnya. baca juga:eks kakanwil bpn sumsel diperiksa jaksa terkait korupsi kredit rp1,3 triliun baca juga:fakta sidang korupsi disperindag pali terungkap, honorer diangkat jadi direktur perusahaan terdakwa kpk masih telusuri aliran dana sebelumnya, kpk mengungkap ada sekitar 400 biro perjalanan haji diduga terlibat dalam pengurusan kuota tambahan haji tahun 2023–2024.  plt. deputi penindakan dan eksekusi kpk, asep guntur rahayu, menjelaskan pihaknya masih menelusuri aliran dana sehingga penetapan tersangka belum dilakukan. “kami ingin memastikan kepada siapa saja uang ini berpindah dan di mana akhirnya berhenti. kami yakin ada pihak yang menjadi ‘juru simpan’ dana hasil korupsi tersebut,” jelasnya di gedung merah putih kpk, kamis (18/9/2025). kpk juga bekerja sama dengan ppatk untuk menelusuri aliran uang yang diduga merugikan negara lebih dari rp1 triliun. tiga orang telah dicegah bepergian ke luar negeri, yakni mantan menteri agama yaqut cholil qoumas, staf khususnya ishfah abidal aziz, serta pemilik maktour travel, fuad hasan masyhur.  

Tag

• # ishfah abidal aziz
• # biro travel haji
• # kasus haji 2025
• # abdullah pkb
• # fuad hasan masyhur
• # korupsi kuota haji
• # ppatk
• # yaqut cholil qoumas
• # dpr ri
• # kpk

Share

• 
• 
• 
• 
•