Kasus Fee Proyek Pokir Anita Noeringhati, Arie Cs Dijatuhi 2 Tahun Penjara

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Rabu , 17 Sep 2025 - 21:12

Terdakwa Korupsi Fee Pokir Anita Noeringhati di Vonis Pidana 2 Tahun Penjara, Jaksa: Kami Pikir-Pikir. -Foto: Ist.-

PALEMBANG - Tiga terdakwa kasus korupsi fee proyek pokok pikiran (pokir) DPRD Sumsel yang menyeret nama mantan Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati, dijatuhi hukuman 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang, Rabu (17/09/2025).

Ketiga terdakwa tersebut adalah Arie Martharedo (Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel), Apriansyah (Kadis PUPR Banyuasin), dan Wisnu Andrio Fatra (Wakil Direktur CV HK).

Putusan Lebih Rendah dari Tuntutan

Majelis hakim yang diketuai Fauzi Isra, SH., MH. menyatakan ketiganya terbukti bersalah melanggar Pasal 3 dan Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Hakim sependapat dengan dakwaan jaksa, namun tidak sepakat dengan tuntutan hukuman 3 tahun penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Mengadili dan menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara serta denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan,” tegas hakim dalam amar putusannya.

Sikap Para Terdakwa dan Jaksa

Usai mendengarkan putusan, ketiga terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan menerima keputusan tersebut.

Sementara pihak JPU Kejari Banyuasin masih menyatakan pikir-pikir dan diberi waktu 7 hari untuk menentukan sikap apakah menerima atau mengajukan banding.

“Kami pikir-pikir,” ujar Sarpin, salah satu jaksa penuntut umum.

Modus Pembagian Fee Proyek

kasus fee proyek pokir anita noeringhati, arie cs dijatuhi 2 tahun penjara                            palembang - tiga terdakwa kasus korupsi fee proyek pokok pikiran (pokir) dprd sumsel yang menyeret nama mantan ketua dprd sumsel anita noeringhati, dijatuhi hukuman 2 tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan tipikor palembang, rabu (17/09/2025).
ketiga terdakwa tersebut adalah arie martharedo (kabag humas dan protokol dprd sumsel), apriansyah (kadis pupr banyuasin), dan wisnu andrio fatra (wakil direktur cv hk).
baca juga:pembangunan bendungan tiga dihaji, pemkab okus edukasi warga soal dampak sosial
baca juga:pengurus badan kontak muslim kecamatan di okus resmi dikukuhkan
putusan lebih rendah dari tuntutan
majelis hakim yang diketuai fauzi isra, sh., mh. menyatakan ketiganya terbukti bersalah melanggar pasal 3 dan pasal 5 uu no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) kuhp.
hakim sependapat dengan dakwaan jaksa, namun tidak sepakat dengan tuntutan hukuman 3 tahun penjara yang diajukan jaksa penuntut umum (jpu).
“mengadili dan menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara serta denda rp50 juta subsider 1 bulan kurungan,” tegas hakim dalam amar putusannya.
baca juga:sejumlah napi di lapas muaradua dilatih kafani jenazah
baca juga:aksi sukarela topan: bakar sampah tpu pancur pungah agar tak cemari sungai kisau
sikap para terdakwa dan jaksa
usai mendengarkan putusan, ketiga terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan menerima keputusan tersebut. 
sementara pihak jpu kejari banyuasin masih menyatakan pikir-pikir dan diberi waktu 7 hari untuk menentukan sikap apakah menerima atau mengajukan banding.
“kami pikir-pikir,” ujar sarpin, salah satu jaksa penuntut umum.
baca juga:bupati abusama ajak asn tanamkan disiplin dan integritas di peringatan hari kesadaran nasional
baca juga:pelantikan pengurus bkmt kecamatan se-oku selatan, momentum perkuat peran majelis taklim
modus pembagian fee proyek
dalam dakwaan, terungkap bahwa kasus ini bermula dari adanya pertemuan di sebuah rumah makan di palembang yang dihadiri arie, wisnu, dan sejumlah saksi. 
pertemuan itu membahas pelaksanaan proyek pokir dari dinas pupr banyuasin sekaligus kesepakatan pembagian fee.
wisnu selaku kontraktor menyepakati pemberian fee 20 persen kepada arie dari empat paket proyek.
arie kemudian menerima dua kali transfer, yakni rp398,8 juta pada 10 mei 2023 dan rp208 juta pada 8 juni 2023, dengan total rp606,8 juta.
selain itu, pertemuan lain di rumah apriansyah selaku kadis pupr banyuasin juga membahas commitment fee sebesar 10 persen, terdiri dari 7 persen untuk apriansyah dan 3 persen untuk panitia lelang (ulp).
nama mantan ketua dprd sumsel anita noeringhati disebut dalam dakwaan karena proyek tersebut berasal dari daerah pemilihannya di kabupaten banyuasin.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran HARIAN OKU SELATAN, KAMIS 18 SEPTEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan