Pemkot Palembang Catat 13 Fasum Rusak Karena Demo, Fokus Perbaikan dan Pengendalian Inflasi
Palembang, HARIANOKUSELATAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mencatat sedikitnya 13 titik fasilitas umum (fasum) rusak akibat aksi penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat beberapa waktu lalu.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengungkapkan hal ini saat mengikuti rapat koordinasi nasional secara virtual bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Negara, Staf Presiden, Badan Pusat Statistik, dan sejumlah kementerian terkait, Selasa (2/9/2025).
BACA JUGA:Pasca Ricuh DPRD Sumsel, Polda Amankan 63 Orang: 9 Jadi Tersangka
BACA JUGA:Aliansi Mahasiswa Sumsel Bacakan 7 Tuntutan Keras untuk DPR dan Pemerintah
BACA JUGA:Kampung Haji Indonesia Segera Beroperasi 2028, Target Tampung 200.000 Jamaah
“Kami akan segera melakukan perbaikan terhadap fasilitas yang rusak. Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, namun harus dilakukan dengan santun dan damai, bukan secara anarkis,” tegas Ratu Dewa.
Fokus Kendalikan Inflasi
Dalam rapat tersebut, Ratu Dewa juga menyoroti isu inflasi yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Ia menyampaikan, inflasi Kota Palembang tercatat sebesar 2,83 persen secara tahunan (year-on-year) dan 0,11 persen secara bulanan (month-to-month).
“Angka ini relatif stabil, namun pengendalian inflasi tetap prioritas. Palembang bisa menjadi contoh penting bahwa koordinasi pusat dan daerah harus diperkuat,” ujarnya.
BACA JUGA:Ketua DPRD Sumsel Sepakati 7 Tuntutan Mahasiswa, RUU Perampasan Aset Jadi Prioritas
BACA JUGA:MU dan Aston Villa Sepakat Tukar Guling Sancho–Martinez
BACA JUGA:Mahasiswa Demo Damai di DPRD Sumsel, Dosen Turun Lapangan Dampingi
Program Bedah Rumah
Selain itu, Pemkot Palembang juga melaporkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bedah rumah. Tercatat ada 3.067 unit rumah yang akan diperbaiki secara bertahap.
“Program ini bersumber dari APBN, APBD, Baznas, hingga forum CSR,” jelas Ratu Dewa.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus berkolaborasi lintas sektor untuk memastikan stabilitas ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan sosial di Palembang. (dst)