Mantan Kades Lirik Segera Disidang atas Dugaan Korupsi Dana Desa Rp1,1 Miliar

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Sabtu , 23 Aug 2025 - 21:54

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri OKI melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi DD mantan Kades Lirik ke PN Palembang Kelas IA Khusus. -Foto : Ist.-

KAYUAGUNG - Mantan Kepala Desa (Kades) Lirik, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Samsul (47), segera menjalani proses persidangan.

Kepastian ini didapat setelah kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) tahun anggaran 2020–2021 resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Palembang Kelas IA Khusus.

Berkas Perkara Resmi Dilimpahkan

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) OKI, Sumantri, SH., MH., melalui Kasi Intelijen Agung Setiawan, SH., MH., membenarkan pelimpahan berkas tersebut.

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya kasus ini ditangani penyidik Polres OKI, kemudian setelah dinyatakan lengkap (P-21), diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk tahap penuntutan.

“Iya, pada Jumat 22 Agustus 2025, berkas perkara dugaan korupsi mantan Kades Lirik, Samsul, sudah kami limpahkan ke PN Palembang. Dengan begitu, dalam waktu dekat tersangka akan segera menjalani sidang,” ungkap Agung, Sabtu (23/8/2025).

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Dalam penyidikan, Samsul diduga menyalahgunakan jabatannya dengan menyelewengkan dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Audit Inspektorat Kabupaten OKI menemukan adanya kerugian keuangan negara mencapai Rp1,1 miliar.

Kapolres OKI, AKBP Eko Rubiyanto, SH., S.I.K., MH., menambahkan modus yang dilakukan tersangka adalah dengan membuat proyek fisik fiktif di desanya.

“Dana yang seharusnya untuk pembangunan tidak direalisasikan sesuai ketentuan, melainkan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,” tegas Kapolres saat konferensi pers sebelumnya.

mantan kades lirik segera disidang atas dugaan korupsi dana desa rp1,1 miliar                            kayuagung - mantan kepala desa (kades) lirik, kecamatan pangkalan lampam, kabupaten ogan komering ilir (oki), samsul (47), segera menjalani proses persidangan. 
kepastian ini didapat setelah kasus dugaan korupsi dana desa (dd) tahun anggaran 2020–2021 resmi dilimpahkan ke pengadilan negeri (pn) palembang kelas ia khusus.
baca juga:polisi gerebek pesta ekstasi di kafe oku timur, 24 orang diamankan
baca juga:diduga korsleting listrik, tujuh rumah warga di sungai lilin ludes terbakar
berkas perkara resmi dilimpahkan
kepala kejaksaan negeri (kejari) oki, sumantri, sh., mh., melalui kasi intelijen agung setiawan, sh., mh., membenarkan pelimpahan berkas tersebut. 
ia menjelaskan bahwa sebelumnya kasus ini ditangani penyidik polres oki, kemudian setelah dinyatakan lengkap (p-21), diserahkan ke jaksa penuntut umum (jpu) untuk tahap penuntutan.
“iya, pada jumat 22 agustus 2025, berkas perkara dugaan korupsi mantan kades lirik, samsul, sudah kami limpahkan ke pn palembang. dengan begitu, dalam waktu dekat tersangka akan segera menjalani sidang,” ungkap agung, sabtu (23/8/2025).
baca juga:bagian hukum setda okus mulai bahas rancangan perda tahun 2026
baca juga:personel polsek simpang imbau pengguna jalan lengkapi kendaraan
dugaan penyalahgunaan wewenang
dalam penyidikan, samsul diduga menyalahgunakan jabatannya dengan menyelewengkan dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat. 
audit inspektorat kabupaten oki menemukan adanya kerugian keuangan negara mencapai rp1,1 miliar.
kapolres oki, akbp eko rubiyanto, sh., s.i.k., mh., menambahkan modus yang dilakukan tersangka adalah dengan membuat proyek fisik fiktif di desanya. 
“dana yang seharusnya untuk pembangunan tidak direalisasikan sesuai ketentuan, melainkan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,” tegas kapolres saat konferensi pers sebelumnya.
baca juga:disdamkar oku selatan edukasi siswa tentang teknik dasar pemadaman api
baca juga:warga muaradua antusias bakal adanya pasar malam
jerat hukum dan harapan efek jera
atas perbuatannya, samsul dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b uu no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan uu no. 20 tahun 2001, atau pasal 3 uu tipikor jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. 
ancaman hukuman pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal seumur hidup serta denda miliaran rupiah.
kejari oki menegaskan komitmennya dalam mendukung pemberantasan korupsi, khususnya dalam pengelolaan dana desa. 
“kami berharap persidangan berjalan lancar, transparan, dan menghadirkan putusan yang adil. ini juga harus menjadi peringatan bagi perangkat desa lain agar mengelola dana desa secara akuntabel dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar agung.
kasus ini menambah daftar panjang perkara korupsi dana desa yang diproses hukum di kabupaten oki. 
pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum berharap kejadian serupa tidak terulang, sehingga program pembangunan desa benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, MINGGU 24 AGUSTUS 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan