Kasus Suap Pokir DPRD OKU: Umi Hartati Ajukan Justice Collaborator

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Senin , 28 Jul 2025 - 22:39

Jauhari SH MH selaku kuasa hukum tersangka Umi Hartati. -Foto: Ist.-

kasus suap pokir dprd oku: umi hartati ajukan justice collaborator                            palembang - salah satu tersangka kasus suap proyek pokok-pokok pikiran (pokir) dprd oku, umi hartati, melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mengajukan permohonan justice collaborator (jc).
umi hartati merupakan ketua komisi ii dprd oku yang terseret dalam kasus operasi tangkap tangan (ott) terkait pengadaan barang dan jasa di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kabupaten ogan komering ulu (oku).
empat berkas tersangka dilimpahkan ke pn palembang
senin (28/7/2025), jaksa penuntut umum (jpu) kpk melimpahkan berkas empat tersangka ke pengadilan negeri (pn) palembang kelas ia khusus, yaitu:
baca juga:viral dugaan zina kades ulak segara dengan istri orang, berkas dilimpahkan ke kejari
baca juga:dinas pppappkb dampingi korban kekerasan orang tua di simpang sender
nopriansyah, kepala dinas pupr oku
ferlan juliansyah, anggota komisi iii dprd oku
m fahrudin, ketua komisi iii dprd oku
umi hartati, ketua komisi ii dprd oku
kuasa hukum umi hartati, jauhari sh mh, membenarkan pelimpahan berkas tersebut.
“alhamdulillah berkas perkara sudah dilimpahkan dan status penahanan klien kami pindah ke lapas perempuan, sebelumnya di rutan kpk,” ujarnya di pn palembang.
baca juga:kpk limpahkan berkas kasus suap dprd oku ke pn palembang
baca juga:bapperida okus gelar bimtek penilaian maturitas
justice collaborator untuk keringanan hukuman
jauhari menegaskan, pihaknya akan mengajukan permohonan justice collaborator (jc) dalam persidangan nanti.
“kami akan mengajukan jc agar klien kami bisa bekerja sama dengan kpk dan mendapat keringanan hukuman. semua akan disampaikan terbuka di persidangan,” tegasnya.
menurut jauhari, kliennya kooperatif dan tidak berbelit-belit selama penyidikan.
baca juga:cegah karhutla bersama tni-polri, pemkab okus sampaikan situasi ke kementrian
baca juga:cegah pelanggaran hukum, kepala sekolah diminta transparan kelola dana bos
tahapan persidangan segera dimulai
ia menjelaskan, perkara tindak pidana korupsi memiliki batas waktu pelimpahan sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) uu kpk, yakni paling lambat 14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap (p21).
“pada 11 juli kemarin sudah p21, jadi tinggal menunggu jadwal sidang,” ungkapnya.
dalam kasus ini, kpk menetapkan 6 orang tersangka. dua di antaranya, fauzi alias pablo dan ahmad sugeng santoso, sudah berstatus terdakwa dan sedang menjalani sidang di pn palembang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SELASA 29 JULI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan