Wamen ATR/BPN Tekankan 5 Pilar Strakom untuk Bangun Kepercayaan Publik

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan pentingnya pengelolaan komunikasi publik yang strategis dan terarah. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan hal ini saat membuka Sosialisasi Strategi Komunikasi Publik, Informasi Publik, dan Layanan Pengaduan yang digelar secara daring pada Senin, 21 Juli 2025.

Dalam arahannya, Wamen Ossy menekankan bahwa komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi harus mampu membangun kepercayaan masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal utama bagi keberhasilan setiap kebijakan.

“Di era informasi, yang menang bukanlah yang paling keras bersuara, tetapi yang paling dipercaya. Kepercayaan ini harus kita bangun melalui komunikasi yang tepat, efektif, dan humanis,” tegas Wamen Ossy.

Ia kemudian menjelaskan prinsip utama yang harus menjadi pedoman bagi jajaran Humas ATR/BPN. Narasi kebijakan harus jelas dan membumi sehingga mudah dipahami masyarakat. Komunikasi publik harus bersifat proaktif, tidak menunggu krisis terjadi, serta antisipatif terhadap isu yang berpotensi viral. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar narasi yang dibangun selaras, namun tetap memberi ruang kreativitas di tingkat daerah. Kolaborasi dengan media dan influencer juga diperlukan agar pesan yang disampaikan menjangkau lebih luas. Terakhir, komunikasi harus humanis dan empatik, mengingat isu pertanahan menyentuh langsung aspek kehidupan masyarakat.

“Tanah bukan sekadar objek hukum, tapi bagian dari kehidupan. Karena itu, setiap pesan yang kita sampaikan harus mempertimbangkan konteks sosial dan perasaan masyarakat,” ujar Wamen Ossy.

Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan bahwa Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan adalah perpanjangan tangan kementerian yang berperan penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan tepat sasaran.

“Teman-teman di daerah harus memastikan pesan kementerian sampai ke masyarakat dengan jelas, tepat, dan membangun kepercayaan,” kata Pudji Prasetijanto Hadi.

Sosialisasi ini diikuti lebih dari seribu peserta dari seluruh Indonesia, meliputi jajaran pimpinan, pejabat humas, serta perwakilan Kanwil dan Kantah. Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis, menambahkan bahwa komunikasi publik tidak boleh dianggap hanya sebagai tugas humas, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh pimpinan satuan kerja.

“Program yang berjalan baik saja tidak cukup. Publik harus tahu, mengerti, dan percaya bahwa ATR/BPN benar-benar hadir untuk mereka,” ujar Harison Mocodompis.

Selain memberikan arahan, kegiatan ini juga menghadirkan paparan dari Bagas Agung Wibowo selaku Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga serta Adhi Maskawan selaku Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat.