Buka Sosialisasi Kehumasan, Wamen ATR/BPN Tekankan Pentingnya Kepercayaan Publik

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol menggelar Sosialisasi Strategi Komunikasi, Informasi Publik, dan Layanan Pengaduan, Senin (21/07/2025). Kegiatan ini diadakan secara daring dan diikuti oleh sekitar 1.000 peserta dari seluruh Indonesia.

Dalam pembukaan sosialisasi, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menekankan bahwa komunikasi publik tidak boleh sekadar bersifat informatif. Lebih dari itu, komunikasi harus bersifat edukatif, partisipatif, dan transformasional.

“Komunikasi publik Kementerian ATR/BPN tidak cukup hanya mengabarkan berita seremonial atau merespons isu. Kita harus membangun kepercayaan publik, mendidik masyarakat tentang hak dan layanan, serta menjadi jembatan antara negara dan rakyat,” kata Wamen Ossy.

Dua Tantangan Besar dalam Komunikasi Publik ATR/BPN

Ossy menjelaskan, saat ini komunikasi publik di ATR/BPN memiliki dua wajah. Di satu sisi, Kanwil dan Kantah sudah cukup aktif menyampaikan informasi. Namun, di sisi lain, komunikasi yang dilakukan masih cenderung reaktif dan belum terintegrasi secara strategis.

Karena itu, ia menilai sosialisasi ini penting dilakukan secara berkala dan berkelanjutan agar seluruh jajaran dapat mengelola informasi dengan baik, terlebih di era banjir informasi (information flood) yang rentan memunculkan hoaks.

“Hari ini yang menang bukan siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling dipercaya. Trust dari masyarakat adalah modal utama agar informasi bisa diterima dan dipahami,” tegasnya.

Peran Strategis Satker Daerah dalam Bangun Kepercayaan Publik

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, mengingatkan bahwa satuan kerja di daerah adalah perpanjangan tangan pusat. Mereka memegang peranan penting dalam memastikan pesan dan kebijakan kementerian sampai kepada masyarakat secara benar.

“Teman-teman di daerah harus menyadari perannya agar program-program Kementerian dapat dimengerti masyarakat di wilayah masing-masing,” jelas Pudji.

Penguatan Fungsi Kehumasan: Bukan Sekadar Teknis

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis, menegaskan bahwa sosialisasi ini tidak hanya ditujukan untuk staf humas, tetapi juga bagi seluruh pimpinan di unit kerja, termasuk Kepala Kanwil dan pejabat eselon II.

“Humas tidak sekadar menjalankan program, tetapi harus memastikan narasi positif hadir di ruang publik. Ini tanggung jawab bersama,” ujar Harison.

Dalam acara ini, sejumlah pejabat turut memberikan paparan, di antaranya: