KPK Pertimbangkan Banding Atas Vonis 3,5 Tahun Hasto Kristiyanto

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Sabtu , 26 Jul 2025 - 23:55

KPK Berpeluang Banding Atas Vonis Hasto, Setelah Terima Salinan Lengkap Amar Putusan. -Foto: Ayu Novita.-

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang divonis 3 tahun 6 bulan penjara. Namun, langkah banding ini baru akan diputuskan setelah KPK menerima salinan lengkap amar putusan.

KPK Tunggu Salinan Putusan Lengkap

Ketua KPK, Setyo Budianto, menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu seluruh pertimbangan hakim sebelum mengambil sikap.

“Upaya itu nanti setelah putusannya kami terima secara lengkap. Karena dalam putusan itu pasti bukan hanya bunyinya terkait terbukti atau tidak terbuktinya saja, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain,” ujar Setyo di Jakarta, Sabtu (26/7/2025).

Ia menegaskan bahwa kewenangan banding berada di tangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

“Nanti mereka akan berproses, di deputi penindakan akan dibahas dengan segala prosedur, setelah itu baru dilaporkan ke pimpinan,” tambahnya.

Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Hasto. Hakim menyatakan Hasto terbukti melanggar:

Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP.

Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan.

Majelis Hakim: Tidak Terbukti Halangi Penyidikan

kpk pertimbangkan banding atas vonis 3,5 tahun hasto kristiyanto                            jakarta - komisi pemberantasan korupsi (kpk) membuka peluang mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap sekjen pdip, hasto kristiyanto, yang divonis 3 tahun 6 bulan penjara. namun, langkah banding ini baru akan diputuskan setelah kpk menerima salinan lengkap amar putusan.
baca juga:pro kontra wacana pilkada tak langsung, pkb vs respons partai lain
baca juga:pertamina enduro kirim 5 pembalap muda indonesia ke vr46 riders academy
kpk tunggu salinan putusan lengkap
ketua kpk, setyo budianto, menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu seluruh pertimbangan hakim sebelum mengambil sikap.
“upaya itu nanti setelah putusannya kami terima secara lengkap. karena dalam putusan itu pasti bukan hanya bunyinya terkait terbukti atau tidak terbuktinya saja, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain,” ujar setyo di jakarta, sabtu (26/7/2025).
ia menegaskan bahwa kewenangan banding berada di tangan jaksa penuntut umum (jpu) kpk.
“nanti mereka akan berproses, di deputi penindakan akan dibahas dengan segala prosedur, setelah itu baru dilaporkan ke pimpinan,” tambahnya.
baca juga:tundukkan thailand, timnas indonesia lolos ke final aff u-23 2025
baca juga:kebakaran lahan bikin heboh palembang, warga ramai serukan pakai masker
vonis lebih ringan dari tuntutan
majelis hakim pengadilan tipikor jakarta menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara dan denda rp250 juta subsider 3 bulan kurungan kepada hasto. hakim menyatakan hasto terbukti melanggar:
pasal 5 ayat (1) huruf a uu tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp juncto pasal 64 kuhp.
putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman 7 tahun penjara dan denda rp600 juta subsider 6 bulan.
baca juga:kuasa hukum bongkar fakta mengejutkan: pungli dana desa di lahat sudah jadi tradisi
baca juga:kasus korupsi pasar cinde: legislator sumsel ikut diperiksa kejati
majelis hakim: tidak terbukti halangi penyidikan
hakim menyatakan dakwaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) tidak terbukti.
“tidak terbukti adanya kesengajaan terdakwa untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penyidikan,” ujar hakim dalam persidangan, jumat (25/7/2025).
hakim merujuk pada pasal 191 ayat 1 kuhap, yang menyatakan jika dakwaan tidak terbukti, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.
baca juga:anak 6 tahun di pedamaran oki diduga jadi korban penculikan
baca juga:kapolres okus ancam penjara bagi pelaku pembakaran lahan
kasus berawal dari suap paw dpr
hasto dinyatakan bersalah karena menyuap mantan komisioner kpu wahyu setiawan terkait pengurusan pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr periode 2019-2024. suap tersebut dilakukan bersama orang kepercayaannya:
donny tri istiqomah (sudah jadi tersangka)
saeful bahri (sudah divonis bersalah)
harun masiku (buron)
baca juga:percepat pembangunan waduk tigadihaji, balai besar sumsel viii minta dukungan pemda okus
baca juga:bersama warga, dlh sisir sampah liar di tebing hitam menuju desa pendagan
besaran suap yang diberikan mencapai rp600 juta.
jaksa sebelumnya menjerat hasto dengan pasal 21 uu tipikor jo pasal 65 ayat (1) kuhp serta pasal 5 ayat (1) huruf a uu tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp jo pasal 64 ayat (1) kuhp.
harun masiku masih buron
dalam perkara ini, nama harun masiku kembali mencuat. politikus pdip tersebut masih menjadi buron hingga kini, meski sudah masuk daftar pencarian orang (dpo) sejak 2020.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, MINGGU 27 JULI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan