Listrik Mati, Sidang Kasus Proyek Pokir DPRD OKU Ditunda

listrik mati, sidang kasus proyek pokir dprd oku ditunda palembang - sidang lanjutan kasus dugaan suap fee proyek pokok-pokok pikiran (pokir) dprd kabupaten ogan komering ulu (oku) dengan terdakwa m fauzi alias pablo ditunda.  sidang yang seharusnya digelar selasa 15 juli 2025 di ruang tipikor pengadilan negeri (pn) palembang batal dilaksanakan akibat pemadaman listrik sejak pukul 14.00 wib. majelis hakim yang dipimpin idi il amin sh mh memutuskan sidang ditunda hingga pekan depan karena kondisi ruang sidang tidak memungkinkan untuk pemeriksaan terdakwa. baca juga:tiga hari terbangkalai, motor tanpa pemilik diamankan polsek muaradua baca juga:perkuat sinergi penegakan hukum, kapolres oku selatan sambangi kejari "karena mati listrik dan tidak memungkinkan pemeriksaan dilakukan, majelis memutuskan untuk menunda hingga selasa depan," ujar hakim idi di hadapan peserta sidang. tim kuasa hukum juga ajukan keberatan penundaan juga didukung keberatan dari tim kuasa hukum terdakwa. mereka menyebut sebagian tim belum hadir lengkap, belum menerima salinan berita acara pemeriksaan (bap), serta telah membeli tiket pesawat kembali ke jakarta. “kami berkeberatan jika langsung masuk agenda pemeriksaan,” ucap salah satu penasihat hukum. baca juga:gandeng polres, dinas kb oku selatan gencar cegah kekerasan anak dan perempuan baca juga:sekda minta opd gunakan apbd sesuai dengan juknis dugaan suap fee rp7 miliar dalam perkara ini, m fauzi didakwa sebagai pihak pemberi fee proyek pokir dprd oku. ia disebut menyepakati pemberian fee 20 persen dari total nilai proyek yang awalnya rp45 miliar, namun kemudian dikurangi menjadi rp35 miliar. distribusi fee disebutkan masing-masing rp5 miliar untuk ketua dan wakil ketua dprd oku, serta rp1 miliar untuk anggota dprd lainnya. total dugaan fee yang dikumpulkan mencapai rp7 miliar. baca juga:dilahap api, gudang di seputaran rsud muaradua hangus terbakar baca juga:ceker mercon, kudapan pedas yang membakar lidah jaksa komisi pemberantasan korupsi (kpk) menyebut tersangka nopriansyah, kepala dinas pupr oku, berperan aktif dalam mengatur alokasi proyek dan distribusi fee melalui sistem e-katalog. kpk juga mencatat adanya peningkatan signifikan anggaran pupr dari rp48 miliar menjadi rp96 miliar dalam apbd 2025, yang memperkuat dugaan rekayasa anggaran. kasus ini terus menyita perhatian publik, karena disebut melibatkan sejumlah nama besar di lingkungan legislatif dan eksekutif pemkab oku. sidang lanjutan akan digelar pekan depan.  

Tag

• # pemadaman listrik sidang
• # m fauzi pablo
• # kasus suap oku
• # proyek pokir dprd oku
• # sidang korupsi oku
• # kpk oku
• # tipikor palembang

Share

• 
• 
• 
• 
•