Mafia Beras Terbongkar! 212 Produsen Kakap Dipanggil Satgas Pangan
Dugaan mafia beras dibongkar Mentan Andi Amran. -Foto: Kementan.-
9,38% tidak sesuai berat
"Beras medium dijual seolah premium. Ini praktik curang yang tidak bisa dibiarkan," tegas Amran.
Mengapa Harga Beras Naik Padahal Stok Melimpah?
Menteri Amran menegaskan bahwa kondisi stok beras nasional aman, bahkan mencapai 4,2 juta ton—angka tertinggi dalam 57 tahun terakhir.
"Tidak ada alasan harga naik. Produksi tinggi, stok tertinggi sepanjang sejarah. Ini murni karena anomali harga dan praktik mafia beras," ujarnya.
BACA JUGA:Kejati Sumsel Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Pasar Cinde, Termasuk Mantan Gubernur Alex Noerdin
BACA JUGA:Gelapkan Uang Rp5,2 Miliar, Teller Bank Divonis 4,5 Tahun Penjara
DPR RI: Ada Apa dengan Bulog?
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengkritisi dugaan larangan intervensi pasar oleh Bulog, meskipun Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 4,19 juta ton.
“Katanya Bulog dilarang lepas stok. Biasanya Bulog intervensi lewat operasi pasar untuk jaga harga. Tapi sekarang justru harga makin naik,” ujar Daniel.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa lonjakan harga disebabkan naiknya harga gabah di tingkat petani pasca panen raya.
“GKP (Gabah Kering Panen) sempat di Rp5.500 kini naik ke Rp6.500. Ini ikut mendorong harga beras. Makanya kita dorong bantuan pangan dan SPHP,” kata Arief.
BACA JUGA:Dana Proyek Pokir Anita Noeringhati Diduga dari BKBK, Fee 20 Persen Mengalir ke Rekening Pribadi
BACA JUGA:Jembatan Ambruk, Gubernur Sumsel Panggil 5 Kepala Daerah dan Ancam Tindak Tegas
Distribusi Beras Oplosan Sudah Mulai Ditarik
Setelah kasus terbongkar, minimarket dan supermarket disebut mulai menarik beras-beras bermasalah dari rak penjualan. Namun, Menteri Amran memastikan bahwa proses investigasi tidak akan terganggu, karena barang bukti telah dikantongi.
“Yang menarik barang itu tidak masalah. Kita sudah pegang sampelnya,” tandas Amran.
Langkah Tegas Pemerintah: Penegakan Hukum dan Reformasi Distribusi
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelaku kecurangan pangan yang berdampak langsung pada masyarakat. Proses hukum akan dilanjutkan hingga ke akar-akarnya, termasuk kemungkinan pengumuman publik terhadap 212 nama produsen nakal jika terbukti bersalah.
- Tag
- Share
-
-
