Tilep Dana Desa Rp1 Miliar, Kades Lubuk Mas Dituntut 5,5 Tahun Penjara

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Selasa , 01 Jul 2025 - 22:34

Selewengkan Dana Desa Rp1 Miliar Untuk Pribadi, Jaksa Tuntut Kades Lubuk Mas 5,5 Tahun Penjara. -Foto: Ist.-

tilep dana desa rp1 miliar, kades lubuk mas dituntut 5,5 tahun penjara                            palembang - sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana desa yang melibatkan kepala desa (kades) lubuk mas, kecamatan rawas ulu, kabupaten musi rawas utara (muratara), saharudin, kembali digelar di pengadilan negeri (pn) palembang pada selasa, 1 juli 2025.
dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum (jpu) dari kejaksaan negeri lubuk linggau membacakan tuntutan pidana terhadap terdakwa yang dinilai telah menyalahgunakan anggaran dana desa (add) selama masa jabatannya sebagai kepala desa.
berdasarkan hasil audit dan penyidikan, perbuatan saharudin diduga telah menyebabkan kerugian keuangan negara lebih dari rp 1 miliar.
baca juga:fifa dan afc pantau naturalisasi malaysia, akankah harimau malaya disanksi?
baca juga:manchester city tersingkir, al hilal ciptakan sejarah di piala dunia antarklub
dituntut 5,5 tahun penjara dan bayar kerugian negara
jaksa ikhsan azwar menjelaskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 64 ayat (1) kuhp.
jpu menuntut terdakwa dengan hukuman sebagai berikut:
pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan
denda sebesar rp100 juta, subsider 6 bulan kurungan
uang pengganti kerugian negara sebesar rp1,024 miliar
apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam batas waktu yang ditetapkan, maka akan dikenai hukuman tambahan berupa penjara 3 tahun.
baca juga:maki desak kpk segera panggil mantan gubernur jawa barat, ridwan kamil
baca juga:baru saja bebas, eks sekretaris ma nurhadi kembali diciduk kpk
faktor yang memberatkan dan meringankan
dalam amar tuntutannya, jpu menyebut beberapa hal yang memberatkan terdakwa:
telah merugikan keuangan negara
menghambat program pemerintah dalam pemberantasan korupsi
tidak menunjukkan rasa penyesalan
belum mengembalikan dana yang dikorupsi
sementara itu, hal yang meringankan yaitu:
bersikap sopan selama persidangan
belum pernah menjalani hukuman sebelumnya
"kami memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan yang kami bacakan," tegas jaksa ikhsan di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh kristanto sahat, sh, mh.
baca juga:pemda oku selatan matangkan persiapan penjemputan jamaah haji
baca juga:sering kebakaran diduga akibat korsleting listrik, pln akui minimnya sosialisasi ke warga
akan ajukan pledoi
menanggapi tuntutan tersebut, terdakwa saharudin melalui penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan nota pembelaan (pledoi). agenda pledoi dijadwalkan pada persidangan pekan depan.
kasus ini menjadi perhatian masyarakat muratara, mengingat dana desa seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bukan untuk memperkaya diri sendiri.
proses hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para kepala desa lainnya, serta mendorong pengelolaan dana desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, RABU 2 JULI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan