Pemilu Serentak Tamat, MK Putuskan Jadwal Terpisah

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Jumat , 27 Jun 2025 - 20:33

Komisi II DPR RI: Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah Jadi Pedoman untuk Merevisi RUU Pemilu. -Foto: Anisha Aprilia.-

pemilu serentak tamat, mk putuskan jadwal terpisah                            jakarta, harian oku selatan - mahkamah konstitusi (mk) resmi mengakhiri skema pemilu serentak. dalam putusan terbarunya, mk menyatakan bahwa pemilu nasional dan pemilu lokal akan dilaksanakan secara terpisah, dengan jeda waktu minimal dua tahun.
putusan tersebut tertuang dalam amar keputusan nomor 135/puu-xxii/2024 yang dibacakan oleh ketua mk, suhartoyo, pada kamis, 26 juni 2025. mk menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak lagi digabung dengan pemilu legislatif dan presiden, dan harus dilakukan dalam rentang waktu 2 hingga 2,5 tahun setelah pemilu nasional.
“pemisahan jadwal ini bertujuan agar pilkada tetap berjalan serentak di seluruh indonesia, namun tidak berdekatan dengan pemilu nasional,” tegas suhartoyo saat membacakan amar putusan.
baca juga:marc marquez alami crash di sesi free practice 1 sirkuit assen
baca juga:jay idzes diserbu klub serie a, nilai transfer tembus rp469 m
dpr siapkan revisi uu pemilu
terkait putusan itu, ketua komisi ii dpr ri, rifqinizamy karsayuda, menyebut keputusan mk akan dijadikan pedoman utama dalam penyusunan revisi undang-undang pemilu. ia mengatakan dpr kini tengah mengkaji skema dan formula baru pelaksanaan pemilu lokal pasca pemilu nasional, yang diperkirakan baru bisa digelar kembali pada tahun 2031.
“ini bagian penting dalam menyusun regulasi pemilu ke depan. kami juga menunggu arahan resmi dari pimpinan dpr ri sebelum mulai merumuskan revisi uu,” ujar rifqi di jakarta, jumat 27 juni 2025.
alasan mahkamah konstitusi
putusan mk didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis, antara lain:
1. pembangunan daerah kerap terabaikan
mk menilai penyelenggaraan pemilu serentak dalam waktu yang sangat berdekatan membuat isu pembangunan daerah tenggelam di tengah euforia pemilu nasional. hal ini dinilai tidak sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah.
baca juga:tingkatkan kinerja, dekranasda okus ikuti rakon dan rakerda di sumsel
baca juga:revolusi digital di oku selatan, bapperida luncurkan aplikasi canggih siabdi
2. pelemahan partai politik
jadwal pemilu yang terlalu rapat dianggap berdampak buruk terhadap pelembagaan partai politik. partai tidak memiliki waktu cukup untuk menyiapkan kader secara optimal dan seringkali terjebak dalam praktik transaksional demi kepentingan elektoral sesaat.
“partai akhirnya lebih memilih calon populer dibandingkan kader ideologis. ini merusak kualitas demokrasi,” ujar hakim konstitusi arief hidayat.
3. kejenuhan pemilih
faktor teknis lain yang dipertimbangkan mk adalah kejenuhan pemilih. sistem lima kotak suara yang memaksa pemilih menentukan pilihan dalam satu hari untuk lima jabatan berbeda, dinilai menyebabkan fokus terpecah dan mengurangi kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat.
“kondisi itu menciptakan tekanan waktu dan kerumitan, yang berdampak langsung pada kualitas pemilihan,” ujar wakil ketua mk saldi isra.
baca juga:kades dan warga karang agung kompak angkat cangkul bersihkan lingkungan
baca juga:pelayanan total, puskesmas muaradua jemput bola layani warga kampung tanding
implikasi jangka panjang
dengan pemilu lokal akan digelar terpisah mulai dua tahun setelah pemilu nasional 2029, maka pilkada serentak berikutnya diproyeksi berlangsung antara 2029 akhir hingga 2031.
mahkamah menegaskan bahwa meskipun skema pemilu serentak masih berlaku untuk pilkada 2024, model baru ini akan mulai diterapkan pada siklus berikutnya. ini memberikan waktu bagi pembentuk undang-undang untuk menyusun regulasi dan mekanisme teknis yang baru.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SABTU 28 JUNI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan