Presiden Teken Perpres 66/2025, Jaksa Kini Dapat Perlindungan dari TNI-Polri

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Jumat , 23 May 2025 - 21:55

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar menjawab wartawan. -Foto: Anisha Aprilia.-

presiden teken perpres 66/2025, jaksa kini dapat perlindungan dari tni-polri                            jakarta, harianokuselatan.id - kejaksaan agung menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada presiden prabowo subianto atas penandatanganan peraturan presiden (perpres) nomor 66 tahun 2025 tentang pelindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan republik indonesia.
perpres yang ditandatangani pada rabu, 21 mei 2025 ini menjadi tonggak penting dalam menjamin keselamatan jaksa dalam menjalankan tugasnya, termasuk perlindungan dari tni dan polri.
“kami bersyukur dan berterima kasih atas begitu besarnya perhatian dan dukungan negara melalui bapak presiden dan pemerintah bagi institusi kejaksaan yang terus bergerak ke arah yang lebih baik,” ujar kepala pusat penerangan hukum kejagung, harli siregar, jumat, 23 mei 2025.
harli menegaskan bahwa meskipun selama ini kejaksaan telah bekerja sama dengan tni dan polri dalam hal perlindungan, keberadaan perpres ini memberikan kepastian hukum.
“dengan peraturan ini, tidak perlu lagi berbeda pandangan apakah suatu lembaga dapat memberikan pelindungan atau tidak kepada jaksa,” tegasnya.
baca juga:korupsi kredit sritex: kejagung telusuri aliran dana rp692 miliar
baca juga:pemkab oku selatan gelar rskor penanggulangan bencana
isi pokok perpres 66 tahun 2025
berikut poin-poin penting dalam perpres 66/2025:
pasal 2 menyebutkan bahwa jaksa berhak memperoleh pelindungan negara dari ancaman yang membahayakan jiwa, raga, dan/atau harta benda saat menjalankan tugas.
pasal 5 memperluas pelindungan tidak hanya kepada jaksa, tetapi juga anggota keluarganya, yaitu:
orang yang memiliki hubungan darah;
orang yang memiliki hubungan perkawinan;
orang yang menjadi tanggungan dari jaksa.
baca juga:ajarkan disiplin, upt smpn-01 buay rawan ajak siswa jaga kebersihan
baca juga:datangkan psikolog, dinas kb okus dampingi korban pelecehan seksual
pasal 6 menjabarkan bentuk pelindungan negara, meliputi:
a. pelindungan atas keamanan pribadi;
b. pelindungan tempat tinggal;
c. pelindungan pada tempat kediaman baru atau rumah aman;
d. pelindungan terhadap harta benda;
e. pelindungan terhadap kerahasiaan identitas;
f. bentuk pelindungan lain sesuai kebutuhan.
baca juga:pemkab okus targetkan guru ngaji 100 persen dijamin bpjs ketenagakerjaan
baca juga:dlc assassin’s creed shadows: claws of awaji diumumkan
pasal 11 menetapkan bahwa pendanaan pelindungan akan menggunakan anggaran dari apbn, khususnya pada bagian anggaran kejaksaan ri, serta memungkinkan adanya sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
pasal 12 mengatur bahwa pelindungan ini juga mencakup kerja sama intelijen antara kejaksaan, bin, dan bais tni. ruang lingkup kerja sama meliputi:
pertukaran data dan informasi;
pendidikan dan pelatihan bagi jaksa.
dengan ditetapkannya perpres ini, negara menegaskan komitmennya untuk memperkuat kelembagaan kejaksaan serta memberikan jaminan perlindungan yang komprehensif dalam penegakan hukum.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SABTU 24 MEI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan