Politik Uang Masih Marak dalam Pemungutan Suara Ulang
Peneliti Perludem Haykal dalam Dialog PHP: Pilkada Pasca-PSU di Jakarta, Sabtu (3/5/2025). -Foto: Ist.-
JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada 2024 di sejumlah daerah masih diwarnai persoalan serius, terutama praktik politik uang dan lemahnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu.
Hal tersebut disampaikan oleh peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal, dalam Dialog PHP bertajuk Pilkada Pasca-Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang digelar di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).
BACA JUGA:Tak Mau Kehilangan, Liverpool Pertahankan Luis Diaz dengan Kontrak Baru
BACA JUGA:Merasa Dicurangi Saat Lawan Denmar, PBSI Protes ke BWF
“Menurut kami, itu adalah dampak dari pengawasan yang kurang ketat,” ujar Haykal. Ia menyebut lemahnya pengawasan dari penyelenggara pemilu menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya politik uang dalam PSU.
Tak hanya itu, Haykal juga menyoroti rendahnya partisipasi pemilih dalam PSU. Ia menilai hal tersebut bukan semata disebabkan oleh apatisme masyarakat, melainkan karena minimnya informasi yang diterima warga.
BACA JUGA:Polisi Gagalkan Penyelundupan 143 Kg Ganja, 2 Kurir Diamankan
BACA JUGA:KPK dan Prabowo Satu Suara, RUU Perampasan Aset Harus Disahkan
“KPU seharusnya lebih aktif mengajak warga. Apalagi sebagian PSU hanya dilakukan di TPS tertentu, maka sosialisasinya harus lebih gencar. Bahkan, kalau perlu dilakukan door to door,” tegasnya.
Ia mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajaran penyelenggara lainnya untuk lebih proaktif menjangkau pemilih di tingkat akar rumput, agar pelaksanaan PSU benar-benar mencerminkan asas pemilu yang jujur dan adil.
BACA JUGA:Personek Polsek BSA Pantau Ketahanan Pangan Desa Binaan
BACA JUGA:Lapas Kelas IIB Muaradua Ikuti Penguatan Koperasi Pemasyarakatan
Dialog ini menjadi refleksi penting bagi penyelenggara pemilu untuk membenahi kekurangan dalam pelaksanaan PSU, demi memastikan kualitas demokrasi tetap terjaga.
- Tag
- Share
-
-
