Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diduga Jadi Target Manuver Politik Jelang Kongres

Kamis 09 Jan 2025 - 21:50 WIB
Reporter : Christian Nugroho
Editor : Christian Nugroho

JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy, mengungkapkan adanya informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, diduga menjadi target untuk ditahan sebelum pelaksanaan Kongres PDIP yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

“Kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditargetkan akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan,” ujar Ronny dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Kamis, 9 Januari 2025.

BACA JUGA:KPU Tetapkan Toha-Rohman Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin 2025-2030

BACA JUGA:Resmi Jadi Pemimpin Sumsel, Herman Deru dan Cik Ujang Siapkan Tim Transisi

Upaya Mengganggu Konsolidasi Partai

Ronny menjelaskan bahwa langkah-langkah hukum yang diambil terhadap Hasto dinilai sebagai bagian dari manuver politik yang bertujuan mengganggu konsolidasi internal partai. Ia menyebut penahanan ini juga diduga bertujuan untuk menekan PDIP agar tidak lagi bersuara kritis terhadap isu-isu yang dianggap merusak demokrasi dan konstitusi.

“Proses ini mulai dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, hingga penggeledahan kediaman Sekjen Hasto Kristiyanto. Kami menilai ini bukan murni upaya penegakan hukum, melainkan rangkaian operasi politik untuk mengacaukan internal partai menjelang Kongres,” ungkap Ronny.

BACA JUGA:PSM Menang Banding, Sanksi WO dan Denda Rp90 Juta Dibatalkan

BACA JUGA:Putri KW Lolos ke Perempat Final Malaysia Open 2025 Usai Kalahkan Wakil Thailand

Dugaan Keterlibatan Mantan Presiden Jokowi

Ronny menyebut PDIP menduga keras bahwa manuver ini dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan jaringan aparatusnya pada penghujung masa kekuasaannya. Meski demikian, Ronny tidak memberikan rincian lebih lanjut terkait tuduhan tersebut.

PDIP melihat langkah ini sebagai bentuk tekanan politik yang tidak sehat dalam iklim demokrasi. "Kami tetap solid dan akan melawan segala bentuk intervensi yang tidak berdasarkan prinsip hukum dan keadilan," tegas Ronny.

BACA JUGA:Kepala BPJPH Optimis Industri Halal Dapat Pacu Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

BACA JUGA:Pemerintah Perpanjang Usia Pensiun Hingga Jadi 59 Tahun

Respons dan Langkah Selanjutnya

Kategori :