Untuk menjamin keamanan, Bahlil memerintahkan SKK Migas dan Pertamina agar melakukan pengawasan ketat terhadap operasional sumur rakyat, termasuk penerapan sistem sirkulasi dan sanitasi yang baik. “Kalau nanti ada kecelakaan atau pelanggaran keselamatan, izin bisa dicabut,” tegasnya.
Selain itu, harga minyak rakyat akan dibeli Pertamina sebesar 80 persen dari harga ICP (Indonesian Crude Price) — nilai yang disebutnya sebagai harga terbaik dalam sejarah pengelolaan minyak rakyat. “Tapi jangan dijual ke pihak lain. Kalau ketahuan, izin UMKM-nya akan ditinjau ulang,” tandasnya.
BACA JUGA:Evaluasi Kinerja, Lapas Muaradua Komitmen Tingkatkan Kualitas Kerja
BACA JUGA:Dukung Program Ketahanan Pangan, Personel Polsek BSA Monitor Perkebunan Warga
Dukungan Penuh dari Pemprov dan Pemkab Muba
Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, SH., MM., yang turut mendampingi kunjungan tersebut, menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah pemerintah pusat dalam mengatur kembali pengelolaan sumur minyak rakyat.
“Selama ini, potensi minyak di Muba luar biasa besar, bahkan sampai di pekarangan warga. Tapi karena belum legal, banyak yang bekerja tanpa perlindungan dan berisiko tinggi,” jelasnya.
Deru menyebut, sejak rencana legalisasi diumumkan, perekonomian masyarakat Muba mulai menunjukkan peningkatan. “Baru kabar saja sudah berdampak positif. Sekarang tingkat kemiskinan di Muba sudah turun ke satu digit,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Muba, H.M. Toha Tohet, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan menyeluruh terhadap lebih dari 20 ribu titik sumur minyak rakyat di wilayahnya — jumlah terbanyak di Sumatera Selatan.
“Setelah kunjungan Pak Menteri ini, kami berharap ada langkah nyata dalam penataan sumur rakyat agar legal, aman, dan ramah lingkungan,” ujarnya.
Bahlil menegaskan, seluruh proses perizinan akan diselesaikan paling lambat November 2025, agar masyarakat dapat segera bekerja secara sah dan produktif. “Kita ingin rakyat sejahtera, ekonomi berputar, dan lingkungan tetap terjaga,” tutupnya.