Menteri Nusron Siapkan 79.925 Hektare Tanah untuk Program Tiga Juta Rumah, Paparan Awal Tahun Depan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan paparan. -Foto: Is.-
TULUNGAGUNG, HARIANOKUSELATAN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan komitmennya untuk mendukung program Tiga Juta Rumah yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Komitmen tersebut melibatkan penyediaan 79.925 hektare tanah yang berasal dari tanah terindikasi telantar, yang akan digunakan untuk kawasan permukiman.
“Kami memiliki tanah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare yang dapat dimanfaatkan untuk program nasional. Setelah kami analisis, sekitar 79.925 hektare cocok untuk kawasan permukiman,” ujar Menteri Nusron Wahid, usai kegiatan Dialog Solusi Pendanaan Program Tiga Juta Rumah yang bertajuk Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, di Gedung AA Maramis II, Jakarta, Rabu, 18 Desember 2024.
Pada kuartal pertama 2025, Nusron akan memaparkan peta topografi terkait lokasi tanah yang berpotensi digunakan untuk permukiman.
"Kami akan menunjukkan peta topografinya, jadi semua pihak dapat menilai kesesuaian lokasi untuk pembangunan rumah dalam program ini," jelasnya.
Peta tersebut saat ini sedang disusun oleh tim yang tengah bekerja dengan cermat.
Tanah yang dimaksud adalah Tanah Cadangan Untuk Negara (TCUN), yang berasal dari tanah-tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.
Menurut Nusron, pemanfaatan tanah tersebut sejalan dengan semangat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang mengamanatkan agar bumi dan kekayaan alam digunakan untuk kemakmuran masyarakat.
Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa dalam upaya mendukung program Tiga Juta Rumah, Kementerian PKP telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk penyediaan TCUN dari Kementerian ATR/BPN.
"Diskusi antara kami dan Pak Nusron sudah sangat intens. Dukungan Pak Nusron luar biasa, sebagai fasilitator yang mengoordinasikan kementerian, lembaga pemerintah, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan perumahan," ungkap Maruarar.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian BUMN, World Bank, OJK, dan sejumlah pimpinan perbankan. (rel)
- Tag
- Share
-
-
