Kejati Sumsel Cium Praktik Mafia Tanah di Lahan Reklamasi Jakabaring, 27 Saksi Sudah Diperiksa

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Selasa , 21 Oct 2025 - 21:41

Kejati Sumsel Usut 8 Titik Lahan Reklamasi Bermasalah di Jakabaring. -Foto: Ist-

“Tim menemukan fakta bahwa mafia tanah menempatkan ratusan warga di atas lahan pemerintah sebagai tameng agar penertiban tidak bisa dilakukan,” ujar Yulianto.

Untuk mengatasi hal itu, Kejati Sumsel menerbitkan Surat Perintah Operasi Intelijen (Sprint Opsin) pada 10 April 2025.

Hasil operasi tersebut menunjukkan perkembangan positif, di mana ratusan warga bersedia pindah secara sukarela setelah diberikan pemahaman bahwa lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan fasilitas publik, seperti RS Adhyaksa.

Kejati Tegaskan Komitmen Berantas Mafia Tanah

Meski proses hukum masih berada di tahap penyelidikan, Kejati Sumsel memastikan bahwa langkah pengungkapan akan dilakukan hingga tuntas.

Yulianto menegaskan pihaknya tidak akan berhenti sampai seluruh oknum yang terlibat, termasuk pihak-pihak berpengaruh di balik jaringan mafia tanah, berhasil diungkap.

“Kami tidak ingin setengah hati. Kasus ini harus diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Harapan saya, pimpinan berikutnya akan tetap memiliki keberanian yang sama untuk menuntaskan perjuangan ini,” ujarnya.

Langkah tegas Kejati Sumsel tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasinya terhadap upaya kejaksaan dalam melindungi dan mengembalikan aset milik daerah yang selama ini dikuasai secara ilegal.

Sinergi antara Kejati dan Pemprov Sumsel ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa penegakan hukum di Bumi Sriwijaya terus berjalan konsisten dan berkomitmen untuk menghapus ruang gerak mafia tanah di wilayah tersebut.

Dengan penyelidikan yang terus bergulir, Kejati Sumsel menegaskan komitmennya menjaga marwah hukum, memastikan setiap aset daerah kembali kepada negara, serta mencegah munculnya kembali praktik serupa di masa mendatang.

kejati sumsel cium praktik mafia tanah di lahan reklamasi jakabaring, 27 saksi sudah diperiksa                            palembang - kejaksaan tinggi (kejati) sumatera selatan terus menunjukkan keseriusan dalam membongkar praktik mafia tanah yang selama ini menjadi momok di sektor pertanahan.
di bawah kepemimpinan dr. yulianto, s.h., m.h., kejati kini menyoroti delapan titik lahan reklamasi di kawasan jakabaring, kota palembang, yang diduga kuat telah dikuasai oleh jaringan mafia tanah.
baca juga:sidang kasus fee pokir oku: bupati teddy meilwansyah jadi saksi kunci di tipikor palembang
baca juga:gegara serobot isi bbm, sopir angdes di banyuasin tewas ditembak
fokus pada dugaan korupsi dan pemalsuan dokumen
dalam pemaparan capaian kinerja di griya agung, senin (20/10/2025), kajati yulianto menyampaikan bahwa penyelidikan kejati sumsel saat ini menitikberatkan pada dugaan tindak pidana korupsi dan pemalsuan dokumen kepemilikan aset milik pemerintah provinsi sumsel.
salah satu lokasi yang menjadi perhatian khusus adalah lahan pembangunan rumah sakit (rs) adhyaksa, yang berada di belakang kantor kejati sumsel.
“total ada delapan titik lokasi yang sedang kami selidiki. salah satunya di area pembangunan rs adhyaksa. dugaan korupsinya berkaitan dengan manipulasi data kepemilikan lahan milik pemerintah provinsi,” jelas yulianto.
kasus ini bermula dari laporan badan aset daerah yang menemukan kejanggalan dalam dokumen kepemilikan tanah di kawasan reklamasi jalan gubernur h. bastari, jakabaring, yang bermasalah sejak akhir 1980-an hingga awal 1990-an.
dari hasil penyelidikan awal, kejati telah memeriksa 27 saksi, termasuk saksi ahli di bidang keuangan negara.
“hasil keterangan ahli menguatkan bahwa perkara ini masuk ranah tindak pidana korupsi, bukan sekadar sengketa tanah,” tegas yulianto.
baca juga:majelis hakim tolak keberatan fitrianti agustinda, sidang korupsi dana pmi berlanjut ke pokok perkara
baca juga:pemkab oku selatan targetkan zero angka kematian pada ibu hamil
ribuan hektare aset diduga dikuasai mafia tanah
dari hasil penelusuran tim intelijen kejati sumsel, diketahui bahwa total aset tanah milik pemprov sumsel di wilayah reklamasi jakabaring mencapai sekitar 2.100 hektare.
namun, sebagian besar di antaranya kini diduga telah beralih ke tangan jaringan mafia tanah melalui cara-cara manipulatif.
“tim menemukan fakta bahwa mafia tanah menempatkan ratusan warga di atas lahan pemerintah sebagai tameng agar penertiban tidak bisa dilakukan,” ujar yulianto.
untuk mengatasi hal itu, kejati sumsel menerbitkan surat perintah operasi intelijen (sprint opsin) pada 10 april 2025.
hasil operasi tersebut menunjukkan perkembangan positif, di mana ratusan warga bersedia pindah secara sukarela setelah diberikan pemahaman bahwa lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan fasilitas publik, seperti rs adhyaksa.
baca juga:dinas perikanan oku selatan kembali monitoring ke bbi warkuk ranau selatan
baca juga:petugas lapas muaradua diasah ketangguhannya lewat latihan menembak
kejati tegaskan komitmen berantas mafia tanah
meski proses hukum masih berada di tahap penyelidikan, kejati sumsel memastikan bahwa langkah pengungkapan akan dilakukan hingga tuntas.
yulianto menegaskan pihaknya tidak akan berhenti sampai seluruh oknum yang terlibat, termasuk pihak-pihak berpengaruh di balik jaringan mafia tanah, berhasil diungkap.
“kami tidak ingin setengah hati. kasus ini harus diselesaikan sampai ke akar-akarnya. harapan saya, pimpinan berikutnya akan tetap memiliki keberanian yang sama untuk menuntaskan perjuangan ini,” ujarnya.
langkah tegas kejati sumsel tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi sumatera selatan.
gubernur herman deru menyampaikan apresiasinya terhadap upaya kejaksaan dalam melindungi dan mengembalikan aset milik daerah yang selama ini dikuasai secara ilegal.
sinergi antara kejati dan pemprov sumsel ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa penegakan hukum di bumi sriwijaya terus berjalan konsisten dan berkomitmen untuk menghapus ruang gerak mafia tanah di wilayah tersebut.
dengan penyelidikan yang terus bergulir, kejati sumsel menegaskan komitmennya menjaga marwah hukum, memastikan setiap aset daerah kembali kepada negara, serta mencegah munculnya kembali praktik serupa di masa mendatang.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran HARIAN OKU SELATAN, SABTU 25 OKTOBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan