OKU Selatan Alami Defisit Rp 175 Miliar, Pemkab Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur yang Mendesak

Muaradua --- Pemerintah Kabupaten OKU Selatan menghadapi defisit anggaran yang cukup besar pada tahun 2025, dengan beban hutang mencapai Rp 175 miliar.

 

Sekretaris Daerah (Sekda) OKU Selatan, M. Rahmatullah, mengungkapkan bahwa kondisi ini terjadi akibat sejumlah pendapatan daerah yang belum terealisasi.

 

Menurut Rahmatullah, salah satu faktor utama defisit adalah Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) atau Bangub dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 41,7 miliar yang belum masuk ke kas daerah.

 

Selain itu, ada juga kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat senilai Rp 84,6 miliar yang seharusnya sudah diterima Pemkab OKU Selatan hingga tahun 2023, namun belum juga dicairkan.

 

Kami masih menunggu pencairan dana tersebut, yang diperkirakan baru akan disalurkan pada Agustus hingga September mendatang,” ujar Rahmatullah. Senin (24/03/2025).

 

Sebagai langkah strategis, Pemkab OKU Selatan akan lebih selektif dalam pembangunan infrastruktur. Rahmatullah menegaskan bahwa pembangunan tidak sepenuhnya ditiadakan, melainkan difokuskan pada proyek yang bersifat prioritas dan mendesak.

 

“Pembangunan infrastruktur tetap ada, tetapi kita prioritaskan yang benar-benar dibutuhkan. Fokus utama saat ini adalah menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang agar kondisi keuangan daerah kembali stabil,” jelasnya.