Kasus Korupsi Disnakertrans Sumsel, Kejari Palembang Periksa Saksi Baru

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Rabu , 19 Mar 2025 - 23:45

Dua tersangka baru pengembangan penyidikan korupsi izin K3 Disnakertrans Sumsel. -Foto: Ist.-

Alex Rahman (staf pribadinya)

Firmansyah Putra (Kabid Disnakertrans Sumsel)

Harni Rayuni (perwakilan PT Dhiya Aneka Teknik)

Firmansyah Putra diduga berperan dalam mengoordinasikan aliran suap yang berkaitan dengan penerbitan izin dan pengawasan PJK3 (Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di lingkungan Disnakertrans Sumsel.

Sementara itu, Harni Rayuni, yang merupakan perwakilan PT Dhiya Aneka Teknik, diduga bertindak sebagai pihak pemberi suap untuk memperlancar proses perizinan serta rekomendasi teknis yang dikeluarkan Disnakertrans Sumsel.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf B dan huruf E, serta Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Saat ini, penyidik masih terus mengembangkan kasus untuk mengungkap pihak lain yang kemungkinan terlibat dalam praktik suap dan gratifikasi ini.

kasus korupsi disnakertrans sumsel, kejari palembang periksa saksi baru                            palembang, harianokuselatan.id - kejaksaan negeri (kejari) palembang terus mengembangkan penyidikan kasus korupsi terkait penerbitan izin k3 di dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) sumatera selatan. pada selasa (18/3), tim penyidik kembali memeriksa seorang saksi dari pt atyasa mulia, perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan gedung serbaguna grand atyasa.
kasubsi intelijen kejari palembang, fahri aditya sh, membenarkan pemeriksaan tersebut. "kami telah meminta keterangan dari saksi berinisial i, yang menjabat sebagai koordinator operasional pt atyasa mulia. pemeriksaan ini bertujuan untuk memperkuat alat bukti dalam penyidikan perkara," ungkap fahri, rabu (19/3).
selain saksi i, sebelumnya penyidik juga telah memeriksa dua petinggi pt atyasa mulia, yaitu mm (general manager) dan ns (hrd), pada 21 februari 2025.
baca juga:korupsi jual aset ybs miliaran rupiah, eks sekda palembang segera disidang
baca juga:geledah kantor pupr oku selama 7 jam, kpk amankan barng bukti 4 koper besar
aliran suap rp162 juta dan dugaan kecelakaan kerja
berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum (jpu), mm diduga telah memberikan uang sebesar rp162 juta kepada mantan kadisnakertrans sumsel, deliar marzoeki, melalui kuasa hukumnya berinisial sf. dana tersebut ditransfer dalam dua tahap ke rekening atas nama supadi, sopir pribadi deliar marzoeki.
dugaan suap ini berkaitan dengan penerbitan surat mundur layak k3 oleh tersangka harni rayuni. selain itu, penyidikan juga mengungkap bahwa pt atyasa mulia diduga tidak melakukan perawatan terhadap lift barang mereka sejak 2022 hingga 2024.
lebih lanjut, dugaan manipulasi perizinan ini disebut-sebut berkaitan dengan kecelakaan kerja yang menimpa seorang pekerja bernama marta saputra (41). akibat insiden tersebut, korban mengalami luka parah, termasuk lengan kanan putus dan kaki kanan remuk.
baca juga:psu empat lawang: hba makin dekat dengan emak-emak
baca juga:jelang psu empat lawang, joncik perkuat silaturahmi dengan mw kahmi sumsel
empat tersangka dalam kasus korupsi perizinan k3
kejari palembang telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yakni:
deliar marzoeki (mantan kadisnakertrans sumsel)
alex rahman (staf pribadinya)
firmansyah putra (kabid disnakertrans sumsel)
harni rayuni (perwakilan pt dhiya aneka teknik)
firmansyah putra diduga berperan dalam mengoordinasikan aliran suap yang berkaitan dengan penerbitan izin dan pengawasan pjk3 (perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja) di lingkungan disnakertrans sumsel.
baca juga:kpu oki lepas logistik pemilu senilai rp 212 juta
baca juga:chelsea siapkan rp 3,1 triliun untuk boyong rodrygo dan endrick dari real madrid
sementara itu, harni rayuni, yang merupakan perwakilan pt dhiya aneka teknik, diduga bertindak sebagai pihak pemberi suap untuk memperlancar proses perizinan serta rekomendasi teknis yang dikeluarkan disnakertrans sumsel.
para tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf b dan huruf e, serta pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo. pasal 55 dan pasal 56 kuhp.
saat ini, penyidik masih terus mengembangkan kasus untuk mengungkap pihak lain yang kemungkinan terlibat dalam praktik suap dan gratifikasi ini.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, KAMIS 20 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan