PSU Pilkada 24 Daerah: 10 Bisa Pakai APBD, 14 Masih Terkendala Dana

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Sabtu , 08 Mar 2025 - 22:42

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025). -Foto: Ist.-

JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada di 24 daerah. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 10 Maret 2025.

Pernyataan ini disampaikan Tito saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3), mengenai persiapan pemerintah dalam menghadapi PSU di daerah yang mengalami sengketa hasil Pilkada.

“Senin nanti akan ada rapat di DPR. Kami masih mematangkan persiapan untuk setiap daerah,” ujar Tito.

Sebagian Daerah Mampu Biayai PSU dari APBD

Dalam rapat-rapat sebelumnya, Tito mengungkapkan bahwa banyak daerah yang awalnya meminta pendanaan PSU dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, setelah dilakukan evaluasi, sebagian besar daerah ternyata mampu menanggung biaya PSU melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka masing-masing.

Sebagai contoh, Provinsi Papua yang awalnya mengajukan permohonan bantuan APBN kini telah menyatakan kesanggupan untuk membiayai PSU menggunakan APBD murni.

“Saya berusaha agar PSU tidak menggunakan APBN. Awalnya Papua mengajukan APBN, tapi setelah rapat tadi pagi, mereka menyatakan sanggup menggunakan APBD,” jelas Tito.

Selain Papua, ada sembilan daerah lain yang juga siap menggunakan APBD untuk pelaksanaan PSU. Dengan demikian, total 10 daerah sudah memiliki sumber pendanaan yang jelas.

14 Daerah Masih Terkendala Pendanaan

Namun, dari total 24 daerah yang harus melaksanakan PSU, masih ada 14 daerah yang menyatakan tidak mampu membiayai PSU sendiri. Dari jumlah tersebut, enam daerah sedang melakukan evaluasi ulang untuk memastikan apakah masih memungkinkan menggunakan APBD tanpa bantuan APBN.

psu pilkada 24 daerah: 10 bisa pakai apbd, 14 masih terkendala dana                            jakarta, harianokuselatan.id - menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian mengungkapkan bahwa pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat (dpr) ri akan menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang (psu) pilkada di 24 daerah. rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada senin, 10 maret 2025.
pernyataan ini disampaikan tito saat menjawab pertanyaan wartawan di istana kepresidenan jakarta, jumat (7/3), mengenai persiapan pemerintah dalam menghadapi psu di daerah yang mengalami sengketa hasil pilkada.
“senin nanti akan ada rapat di dpr. kami masih mematangkan persiapan untuk setiap daerah,” ujar tito.
baca juga:bupati banyuasin sindir pejabat, sinyal rotasi
baca juga:persebaya bungkam psm 1-0, jaga asa juara liga 1
sebagian daerah mampu biayai psu dari apbd
dalam rapat-rapat sebelumnya, tito mengungkapkan bahwa banyak daerah yang awalnya meminta pendanaan psu dari anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn). namun, setelah dilakukan evaluasi, sebagian besar daerah ternyata mampu menanggung biaya psu melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) mereka masing-masing.
sebagai contoh, provinsi papua yang awalnya mengajukan permohonan bantuan apbn kini telah menyatakan kesanggupan untuk membiayai psu menggunakan apbd murni.
“saya berusaha agar psu tidak menggunakan apbn. awalnya papua mengajukan apbn, tapi setelah rapat tadi pagi, mereka menyatakan sanggup menggunakan apbd,” jelas tito.
selain papua, ada sembilan daerah lain yang juga siap menggunakan apbd untuk pelaksanaan psu. dengan demikian, total 10 daerah sudah memiliki sumber pendanaan yang jelas.
baca juga:klub jepang dan turki rebutan megawati hangestri
baca juga:bea cukai soetta bongkar paket kiriman dari malaysia, temukan sabu dalam sysmed oxygen
14 daerah masih terkendala pendanaan
namun, dari total 24 daerah yang harus melaksanakan psu, masih ada 14 daerah yang menyatakan tidak mampu membiayai psu sendiri. dari jumlah tersebut, enam daerah sedang melakukan evaluasi ulang untuk memastikan apakah masih memungkinkan menggunakan apbd tanpa bantuan apbn.
jika kabupaten/kota tetap tidak mampu menutupi kebutuhan dana psu, maka apbd provinsi akan menjadi sumber pendanaan tambahan. langkah ini diambil untuk meminimalisir ketergantungan terhadap apbn dan memastikan psu tetap terlaksana sesuai jadwal.
baca juga:satgas cartenz gagalkan penyelundupan senpi senilai rp1,3 miliar ke kkb papua
baca juga:ciptakan situasi kondusif, kapolsek bsa sambangi rumah tokoh masyarakat
efisiensi anggaran jadi sorotan
tito juga menyoroti adanya ketidakefisienan dalam pengajuan anggaran psu oleh beberapa daerah. ia menilai ada pos-pos anggaran yang terlalu besar untuk hal-hal yang kurang esensial.
“banyak daerah yang anggarannya tidak efisien. misalnya, ada yang mengalokasikan dana miliaran rupiah hanya untuk makan dan minum dalam kegiatan psu. saya minta itu dikurangi dan difokuskan pada kebutuhan utama,” tegasnya.
baca juga:longsor dan pohon tumbang di oku selatan, tim gabungan lakukan evakuasi
baca juga:sat intelkam sisir pasar dan terminal, bagikan takjil untuk pemulung
dpr tunggu kejelasan dari pemerintah
sebelumnya, pada 27 februari 2025, komisi ii dpr ri menyatakan masih menunggu kepastian dari pemerintah mengenai solusi pendanaan psu bagi daerah yang mengalami keterbatasan apbd.
komisi ii dpr awalnya menjadwalkan rapat lanjutan bersama pemerintah pada 7 maret 2025. namun, berdasarkan perkembangan terbaru, rapat tersebut diundur menjadi 10 maret 2025, sebagaimana disampaikan oleh mendagri tito karnavian.
dengan adanya koordinasi antara pemerintah pusat, dpr, dan pemerintah daerah, diharapkan pelaksanaan psu dapat berjalan lancar tanpa kendala anggaran.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, MINGGU 9 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan