Pemerintah Perketat Medsos Anak, Sanksi Hanya untuk PSE yang Langgar Aturan

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Selasa , 18 Feb 2025 - 20:31

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid menjelaskan bahwa peraturan soal pembatasan media sosial untuk anak-anak kini memasuki tahap akhir dan akan segera diumumkan. -Foto: Ayu Novita.-

pemerintah perketat medsos anak, sanksi hanya untuk pse yang langgar aturan                            jakarta, harianokuselatan.id - menteri komunikasi dan informatika (menkominfo), meutya viada hafid, mengungkapkan bahwa peraturan mengenai pembatasan media sosial untuk anak-anak kini memasuki tahap finalisasi dan segera diumumkan. 
aturan ini dirancang untuk meningkatkan keamanan ruang digital bagi anak-anak di indonesia.
"arahan presiden adalah kami merampungkan aturan ini dalam waktu dekat. kemkominfo telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan peraturan perlindungan anak di ruang digital," ujar meutya dalam acara hari keamanan berinternet 2025 yang digelar di kantor kemkominfo, selasa, 18 februari 2025.
baca juga:kades dan sekdes kohod ditetapkan tersangka pemalsuan sertifikat di kasus pagar laut
baca juga:wujudkan ketahanan pangan, lapas muaradua ajak wbp panen sayuran
menurut meutya, aturan ini sudah mencapai tahap akhir dan diperkirakan akan segera diumumkan. "insyaallah sudah di tahap akhir, lebih dari 90 persen, jadi dalam waktu dekat aturan ini bisa kami resmikan," tambahnya.
meutya menjelaskan bahwa presiden prabowo akan menyampaikan aturan tersebut secara langsung. "pada prinsipnya, pembatasan akun media sosial untuk anak akan diterapkan, di mana anak-anak tidak dapat membuat akun sendiri hingga usia tertentu," tuturnya.
baca juga:pemkab oku selatan lakukan rapat penanggulangan kemiskinan
baca juga:tes penerimaan polri tahun 2025 dikawal ketat propam polres oku selatan
namun, peraturan ini tidak akan membatasi akses internet anak-anak secara keseluruhan. 
"yang paling penting adalah memberikan kontrol kepada orang tua untuk memberikan izin. tidak ada sanksi untuk orang tua atau anak dalam hal ini," jelas meutya. sanksi hanya akan dikenakan pada penyelenggara sistem elektronik (pse) yang melanggar aturan.
lebih lanjut, meutya mengungkapkan bahwa sistem kategorisasi akan diperkenalkan untuk platform yang dapat diakses oleh anak-anak. 
baca juga:sekda oku selatan ikuti evaluasi perencanaan anggaran kabupaten
baca juga:prospek dogecoin, minotaurus, dan xrp di pasar kripto
pse yang memiliki pengamanan anak yang baik akan diberikan kelonggaran, sementara yang berisiko tinggi akan dikenakan aturan lebih ketat.
"masih dalam pembahasan, tapi intinya adalah ada pengkategorisasian, sehingga tidak semua pse dikenakan aturan yang sama," ujar meutya.
kemkominfo berharap seluruh perusahaan teknologi besar untuk mendukung upaya ini demi keamanan digital di indonesia, terutama untuk anak-anak.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, RABU 19 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan