Penundaan Pelantikan Kepala Daerah 2024, DPR Akan Bahas Kepastian Tanggal dengan KPU dan Kemendagri

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Jumat , 31 Jan 2025 - 23:19

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda mengaku telah mendengar kabar bahwa pelantikan kepala daerah terpilih di Pilkada 2024 akan diundur. -Foto: Instagram Rifqinizamy Karsayuda.-

penundaan pelantikan kepala daerah 2024, dpr akan bahas kepastian tanggal dengan kpu dan kemendagri                            jakarta, harianokuselatan.id - ketua komisi ii dpr, rifqinizamy karsayuda, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait kemungkinan penundaan pelantikan kepala daerah terpilih dari pilkada 2024.
untuk memastikan kepastian jadwal pelantikan, komisi ii dpr akan menggelar rapat dengan kementerian dalam negeri (kemendagri), komisi pemilihan umum (kpu), dan badan pengawas pemilu (bawaslu) pada senin, 3 februari 2025.
"kami akan mengundang mendagri, kpu, bawaslu, dan dkpp ke komisi ii pada hari senin, 3 februari 2025," ujar rifqi saat dikonfirmasi pada jumat (31/1/2025).
baca juga:indonesia puasa gelar di 3 turnamen bwf 2025, waketum i pbsi taufik hidayat kecewa
baca juga:pemain baru timnas indonesia ole romeny ngaku tak sabar bergabung
alasan penundaan pelantikan
menurut rifqi, penundaan ini berkaitan dengan proses putusan sela (dismisal) mahkamah konstitusi (mk) terkait sengketa hasil pilkada 2024. berdasarkan informasi yang diperoleh, putusan sela mk akan diumumkan pada 3–5 februari 2025.
"kami meminta kepastian dari mk kapan mereka akan memutuskan perkara-perkara yang bersifat dismisal atau ditolak karena tidak memenuhi syarat secara formil," jelasnya.
sebelumnya, salah satu hakim konstitusi menyebut bahwa putusan dismisal akan dikeluarkan pada 3, 4, dan 5 februari 2025.
baca juga:bos agung sedayu group dilaporkan abraham samad ke kpk
baca juga:shopee bakal prioritaskan produk made in indonesia
pelantikan dalam tiga gelombang
komisi ii dpr sebelumnya telah menyepakati bahwa pelantikan kepala daerah akan dilakukan dalam tiga gelombang, yakni:
6 februari 2025 – bagi kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di mk.
akhir maret 2025 – bagi kepala daerah yang perkaranya telah diputus dismisal oleh mk.
gelombang terakhir – bagi mereka yang masih menunggu putusan final dari mk.
namun, dengan adanya kemungkinan penundaan, jadwal ini berpotensi berubah.
dorongan untuk pelantikan serentak
rifqi mengaku lebih menyukai opsi pelantikan serentak, terutama bagi kepala daerah yang tidak memiliki sengketa serta mereka yang gugatannya ditolak melalui putusan dismisal mk.
baca juga:guru mts 1 oku selatan ajak siswa baca yasin setiap jumat
baca juga:pemda oku selatan selatan lakukan sosialisasi laporan peduli ham
"saya secara personal senang jika pelantikan bagi mereka yang tidak berperkara dan yang gugatannya ditolak bisa dilaksanakan secara bersamaan," ujarnya.
hal ini sejalan dengan putusan mk nomor 27 dan 46 tahun 2024, yang mengisyaratkan bahwa pelantikan kepala daerah sebaiknya dilakukan secara serentak untuk menjaga kesinambungan pemerintahan daerah.
komisi ii dpr akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan pelantikan kepala daerah dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SABTU 1 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan