Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Pasal Pesangon UU Cipta Kerja

Reporter: Desti Kurniawati |

Editor: Desti Kurniawati |

Selasa , 21 Jan 2025 - 23:37

mahkamah konstitusi tolak gugatan pasal pesangon uu cipta kerja                            harianokuselatan.bacakoran.co - mahkamah konstitusi (mk) menolak gugatan uji materi terkait besaran pesangon dan masa kerja dalam undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja (uu cipta kerja). dengan putusan ini, besaran hak karyawan yang pensiun atau terkena pemutusan hubungan kerja (phk) mengacu pada ketentuan terbaru yang tertuang dalam uu cipta kerja.
baca juga:awal ramadan 2025 diperkirakan mulai 1 maret, kemenag dan muhammadiyah sepakat
dalam putusan setebal 687 halaman yang dipublikasikan di laman resmi mk pada selasa (21/1/2025), permohonan uji materi terkait pasal besaran pesangon dinyatakan tidak berdasar secara hukum. meski demikian, mahkamah mengabulkan sebagian materi lainnya dengan membagi pertimbangan hukum dalam enam klaster utama, yaitu:
baca juga:rapat koordinasi tpid oku selatan, evaluasi kinerja 2024 dan rencana kerja 2025
penggunaan tenaga kerja asing.
perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt).
pekerja alih daya.
upah.
pemutusan hubungan kerja (phk).
hak terkait pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja.
hak karyawan phk dan pensiun
berdasarkan pasal 47 uu cipta kerja, hak karyawan terdampak phk atau pensiun mencakup tiga komponen utama:
baca juga:rapat koordinasi tpid oku selatan, evaluasi kinerja 2024 dan rencana kerja 2025
uang penggantian hak: mencakup cuti tahunan yang belum diambil, biaya kepulangan pekerja dan keluarga, serta hak lain sesuai perjanjian kerja.
uang pesangon: dihitung berdasarkan masa kerja, mulai dari 1 bulan upah untuk masa kerja kurang dari 1 tahun hingga 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun atau lebih.
uang penghargaan masa kerja: diberikan sesuai lama masa kerja, mulai dari 2 bulan upah untuk masa kerja 3–6 tahun hingga 10 bulan upah untuk masa kerja 24 tahun atau lebih.
rincian uang pesangon
baca juga:ini besaran kenaikan gaji dan tunjangan pns pada 2025, lengkap!
masa kerja < 1 tahun: 1 bulan upah.
masa kerja 1–2 tahun: 2 bulan upah.
masa kerja 2–3 tahun: 3 bulan upah.
masa kerja 8 tahun ke atas: 9 bulan upah.
uang penghargaan masa kerja
masa kerja 3–6 tahun: 2 bulan upah.
masa kerja 24 tahun ke atas: 10 bulan upah.
putusan ini menegaskan bahwa pengusaha wajib memenuhi hak karyawan sesuai aturan yang berlaku. (dst)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran HARIAN OKU SELATAN, RABU 22 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan