Vonis Kasus Korupsi Jargas: Dirut PT SP2J Dihukum 3 Tahun, Mantan Direksi 1 Tahun

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Rabu , 08 Jan 2025 - 21:42

Suasana ruang sidang Tipikor PN Palembang agenda pembacaan vonis pidana empat terdakwa korupsi proyek Jargas PT SP2J. -Foto: Ist.-

vonis kasus korupsi jargas: dirut pt sp2j dihukum 3 tahun, mantan direksi 1 tahun                            palembang, harianokuselatan.id  - kasus korupsi proyek jaringan gas (jargas) kota palembang akhirnya mencapai putusan. ahmad nopan, direktur utama pt sp2j, divonis hukuman pidana 3 tahun penjara, sementara tiga mantan direksi lainnya dijatuhi hukuman lebih ringan.
keputusan ini disampaikan oleh majelis hakim pengadilan tipikor palembang pada sidang yang digelar selasa, 7 januari 2025, dengan ketua majelis hakim pitriadi sh mh.
baca juga:tragedi kebakaran di oki: 3 rumah hangus total, kerugian rp 300 juta
baca juga:pelaku begal sepeda motor kini mulai incar mobil
putusan pengadilan
ahmad nopan (dirut pt sp2j):
hukuman: 3 tahun penjara.
antony rais (mantan dirut operasional):
hukuman: 1 tahun 6 bulan penjara.
rubinsi dan sumirin (mantan direktur keuangan):
hukuman: masing-masing 1 tahun penjara.
denda: rp50 juta dengan subsider 2 bulan kurungan.
kronologi kasus
dalam persidangan, jaksa penuntut umum (jpu) mengungkap bahwa proyek jargas yang dikelola pt sp2j menggunakan sistem swakelola, meski seharusnya dilakukan lelang karena anggaran proyek mencapai rp22,5 miliar. dana ini disetujui melalui penyertaan modal oleh walikota palembang saat itu.
baca juga:kpu jakarta tetapkan gubernur terpilih 9 januari 2025
baca juga:eks anggota bawaslu agustiani tio hadir di kpk untuk pemeriksaan kasus paw anggota dpr
dugaan pelanggaran:
pemotongan upah pekerja proyek, sebesar rp10 ribu hingga rp20 ribu per meter pemasangan pipa.
sistem pengelolaan proyek dianggap tidak sesuai prosedur.
respons pihak terdakwa
penasihat hukum sumirin, ridho junaidi sh mh, menyatakan keberatan atas putusan tersebut. menurutnya, kliennya hanya menjalankan tugas sebagai direktur keuangan tanpa kewenangan langsung atas keputusan operasional.
"klien kami tidak menerima satu rupiah pun dari proyek ini. seharusnya, ia bebas dari dakwaan," ujar ridho.
baca juga:pdip beri respon penggeledahan kpk di rumah hasto kristiyanto
baca juga:omar marmoush selangkah lagi ke manchester city, liverpool gigit jari
ridho menambahkan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, termasuk kemungkinan banding dalam waktu tujuh hari yang diberikan oleh pengadilan.
tindak lanjut
kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan penggunaan dana besar untuk proyek infrastruktur penting. vonis ini juga menjadi peringatan bagi pengelolaan keuangan perusahaan daerah agar lebih transparan dan sesuai dengan prosedur hukum.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, KAMIS 9 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan