MK Cabut Ambang Batas Capres 20 Persen, Mulai Berlaku di Pilpres 2029

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Kamis , 02 Jan 2025 - 22:28

Dalam persidangan yang digelar pada Kamis 2 Januari 2025, MK hapuskan presidential threshold 20 persen.-Foto: Reza.-

Keputusan ini memberikan peluang lebih besar bagi partai politik dan tokoh potensial untuk mencalonkan diri tanpa hambatan ambang batas.

Dengan demikian, diharapkan proses demokrasi menjadi lebih inklusif dan kompetitif.

Reaksi dan Dukungan

Jimly Asshiddiqie, hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), menyambut baik putusan ini.

“Ini kado tahun baru 2025 yang mencerahkan bagi kualitas demokrasi kita di masa mendatang,” tulisnya melalui media sosial.

Putusan ini juga dianggap sebagai langkah signifikan untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia dengan membuka jalan bagi lebih banyak calon dalam kontestasi politik nasional.

Mulai Pilpres 2029, masyarakat akan menyaksikan era baru pemilihan presiden tanpa batasan 20 persen, sebuah momentum yang diharapkan membawa perubahan positif bagi politik dan demokrasi di tanah air.

mk cabut ambang batas capres 20 persen, mulai berlaku di pilpres 2029                            jakarta, harianokuselatan.id  - mahkamah konstitusi (mk) secara resmi mencabut ketentuan presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) sebesar 20 persen. 
keputusan ini diambil dalam sidang yang digelar pada kamis, 2 januari 2025, dan akan mulai berlaku untuk pemilihan presiden (pilpres) 2029 mendatang.
suhartoyo, hakim ketua mahkamah konstitusi, menyampaikan bahwa mk mengabulkan permohonan para pemohon secara keseluruhan.
“norma pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar suhartoyo.
baca juga:5 perusahaan timah jadi tersangka, kerugian negara capai rp271 triliun
baca juga:jokowi masuk tokoh paling korup menurut occrp, kpk beri tanggapan
isi pasal yang dibatalkan
pasal 222 uu pemilu sebelumnya mensyaratkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi:
perolehan kursi minimal 20 persen dari jumlah kursi dpr.
atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional pada pemilu anggota dpr periode sebelumnya.
ketentuan ini sering menjadi polemik, terutama saat pilpres 2024, karena dinilai membatasi jumlah calon presiden yang dapat maju.
baca juga:pdip optimis anies dan ahok bisa bawa jakarta ke arah lebih baik
baca juga:pemeriksaan eks anggota kpu ditunda, jadi saksi kunci kasus suap paw dpr
implikasi putusan mk
keputusan ini memberikan peluang lebih besar bagi partai politik dan tokoh potensial untuk mencalonkan diri tanpa hambatan ambang batas. 
dengan demikian, diharapkan proses demokrasi menjadi lebih inklusif dan kompetitif.
baca juga:sriwijaya fc terima suntikan pemain muda, tunggakan gaji masih jadi kendala
baca juga:mohamed salah ditawari 500 ribu euro per minggu dari psg
reaksi dan dukungan
jimly asshiddiqie, hakim majelis kehormatan mahkamah konstitusi (mkmk), menyambut baik putusan ini.
“ini kado tahun baru 2025 yang mencerahkan bagi kualitas demokrasi kita di masa mendatang,” tulisnya melalui media sosial.
putusan ini juga dianggap sebagai langkah signifikan untuk memperbaiki kualitas demokrasi di indonesia dengan membuka jalan bagi lebih banyak calon dalam kontestasi politik nasional.
mulai pilpres 2029, masyarakat akan menyaksikan era baru pemilihan presiden tanpa batasan 20 persen, sebuah momentum yang diharapkan membawa perubahan positif bagi politik dan demokrasi di tanah air.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, JUMAT 3 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan