KPK Ingatkan Potensi Korupsi dalam Proyek RDF Plant Rp 1,3 Triliun di Jakarta

Reporter: Kris |

Editor: Kris |

Sabtu , 05 Oct 2024 - 23:20

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II melakukan peninjauan lapangan di tempat pembangunan pengolahan sampah Refuse-Derived Fuel (RDF) Plant, Rorotan, Jakarta Utara. -Foto: Dok/KPK.-

kpk ingatkan potensi korupsi dalam proyek rdf plant rp 1,3 triliun di jakarta                            jakarta, harianokuselatan.id - komisi pemberantasan korupsi (kpk) terus menunjukkan komitmennya dalam mencegah praktik korupsi di berbagai sektor pembangunan di indonesia.
melalui direktorat koordinasi dan supervisi (korsup) wilayah ii, kpk baru-baru ini melakukan peninjauan lapangan di lokasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah refuse-derived fuel (rdf) plant yang terletak di rorotan, jakarta utara.
pembangunan proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi (pemprov) daerah khusus ibu kota jakarta (dkj) untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah yang kian kompleks di ibukota negara.
proyek pembangunan rdf plant ini dianggarkan dengan total pagu sebesar rp 1,3 triliun. ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menangani masalah sampah yang terus meningkat, dengan rata-rata timbunan sampah di jakarta mencapai sekitar 7.500 ton setiap hari.
dengan kapasitas pengolahan yang ditargetkan mencapai 2.500 ton per hari, rdf plant di rorotan diharapkan dapat mengolah sekitar 30 persen dari total sampah yang dihasilkan jakarta.
dalam peninjauan tersebut, kepala satuan tugas (kasatgas) bidang pencegahan korsup wilayah ii, dwi aprillia linda astuti, menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dalam proyek strategis ini.
menurutnya, pembangunan rdf plant tidak hanya merupakan sebuah proyek pengadaan barang yang bersifat strategis, tetapi juga merupakan bagian dari prioritas pendampingan yang diberikan oleh kpk untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.
"karena besarnya pagu anggaran dan pentingnya proyek ini, kami perlu mencermati potensi risiko korupsi yang dapat muncul," kata linda dalam keterangan pers yang dirilis pada sabtu, 5 oktober 2024.
ia juga mengingatkan bahwa proyek serupa di lokasi lain sebelumnya mengalami kegagalan, salah satunya disebabkan oleh hasil pengolahan yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
misalnya, kadar air dalam produk rdf masih di atas 20 persen, dan ukuran rdf melebihi batas yang seharusnya, yakni 5 cm.
baca juga:polisi bongkar perdagangan orang untuk dijadikan psk di malaysia
baca juga:sekda oku selatan tegaskan pergantian direktur rsud muaradua sesuai permintaan dr. erick destiano sp.pd, bukan
dalam upaya mitigasi risiko, kpk berkomitmen untuk terus mendampingi proyek ini dengan melakukan koordinasi yang intensif bersama berbagai instansi terkait, seperti pemerintah daerah, inspektorat provinsi dkj, lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (lkpp), serta badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) perwakilan provinsi dkj.
linda memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah diambil oleh pemprov dkj dalam mencegah korupsi, termasuk implementasi rekomendasi yang telah diberikan oleh kpk sebelumnya.
"kami akan terus memantau hingga akhir desember 2024 implementasi rekomendasi yang diberikan pada proyek ini," tegasnya.
menurut linda, setiap rekomendasi yang belum dilaksanakan akan menjadi perhatian utama bagi kepala daerah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dalam pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
harapannya, dengan berbagai langkah pencegahan yang dilakukan, kpk dapat memastikan bahwa pembangunan rdf plant ini akan berjalan sesuai dengan regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku.
"dengan begitu, potensi penyimpangan dan korupsi dapat diminimalkan secara maksimal," ujar linda.
baca juga:bongkar sindikat narkoba jaringan internasional lewat kapal kayu, bb 15 kg sabu dimusnahkan
baca juga:update tragedi bentrokan maut palembang v ambon: polisi tetapkan satu tersangka, situasi berangsur kondusif 
sementara itu, kepala dinas lingkungan hidup (dlh) provinsi dkj, asep kuswanto, yang turut hadir dalam peninjauan, menyampaikan apresiasi kepada tim korsup kpk.
ia berharap pelaksanaan proyek ini dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan semua regulasi yang telah ditetapkan.
"kami sangat berterima kasih atas dukungan dan pendampingan dari kpk. kami berharap kpk dapat terus mengawal program kami yang lain agar akuntabilitas dan transparansi tetap terjaga," ungkap asep.
dalam konteks yang lebih luas, proyek rdf plant di rorotan tidak hanya diharapkan menjadi solusi terhadap permasalahan sampah di jakarta, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) provinsi dkj melalui penjualan hasil pengolahan rdf.
hasil rdf yang dihasilkan dari pengolahan sampah rencananya akan dijual kepada pihak ketiga (off-taker) dengan harga sekitar usd 24-44 per ton.
dengan pengelolaan yang baik, proyek ini berpotensi menjadi salah satu model pengolahan sampah yang berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
ini adalah langkah maju yang signifikan dalam upaya menciptakan jakarta yang lebih hijau dan berkelanjutan, serta sebagai contoh bagi daerah lain di indonesia dalam menghadapi masalah serupa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, MINGGU 6 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan