11 Pimpinan Parpol Lahat Tolak Hasil PUSS

LAHAT, HARIAN OKU SELATAN - Sejumlah partai politik (Parpol) menggelar mengambil sikap tegas pasca putusan Mahkamah Konstituai (MK) hingga menggelar penghitungan ulang surat suara (PUSS) untuk Dapil IV Kecamatan Tanjung Tebat.

11 Partai diantaranya Partai Golkar, Demokrat, PKB, Hanura, Perindo, Partai Garuda, Partai Buruh, Partai Prima, PSI, PBB dan PKN. Menyatakan menolak hasil PUSS yang sudah di pleno kan KPU Sumsel.

Selain itu, juga akan melaporkan KPU Lahat dan Bawaslu Lahat ke KPU-Bawaslu RI untuk dilakukan pergantian.

" Semuanya sepakat berpendapat, komisioner KPU dan Bawaslu Lahat dan harus diganti, dan akan kau laporkan ke KPU-Bawaslu RI," tegas Ketua DPD Partai Golkar Lahat, Sri Marhaeni Wulansih SH, Rabu 26 Juni 2024.

Dijelaskannya, sebelumnya terjadinya PUSS,  ketika Partai Nasdem menggugat KPU, seharusnya KPU mempertahankan hasil plenonya.

BACA JUGA:Survei Charta Politika: Apriyadi-Toha Perkasa Unggul di Pilkada Muba 2024

Apalagi tidak ada kejadian luar biasa. Namun diduga, ada pihak yang membawa surat adanya luar biasa ake KPU pusat, sehingga gugatan itu ikut sidang di MK.

"Seluruh partai memiliki C1, dan dari 6 kotak terbukti ada perubahan suara, berbeda dengan C1 yang dimiliki partai. Dari 10 saksi PUSS, hanya ada dua saksi yang menandatangi, 8 saksi lainnya tidak. Kedepan kita ada hajat besar, jika ini dibiarkan dipastikan akan ada keributan besar," sampainya.

Senada disampaikan, Sekretaris Partai Demokrat Lahat, Ganda Taruna menambahkan bahwa hasil C1 berbeda ketika penghitungan ulang, sudah jadi dasar jika juara tersebut ada yang merubahnya.

Padahal selama proses pemilihan hingga pleno rekapitulasi tidak ada masalah, tapi saat kotak suara dibuka justru ada perubahan.

"Kami (Partai Demokrat) berpikir, demokrasi di Lahat harus diselamatkan. Jangan sampai kondisi di kabupaten tetangga pada pilkada sebelumnya, malah dibuat terjadi di Lahat," ujar Ganda.

Menurutnya, situasi kenapa PUSS dibawa ke Palembang, itu hanya agar KPU Lahat bisa cuci tangan. Mengingat jika soal pengamanan sudah berlapis bahkan sangat cukup mampu dilakukan Polres Lahat. 

BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN Upayakan Peningkatan Kualitas PPAT Seiring dengan Transformasi Digital

Karena itu, Partai Demokrat tak akan menunggu budaya kearifan Lahat hancur oleh orang-orang yang berniat menciderai demokrasi di Lahat.

"Kami tetap bulat minta seluruh penyelenggara diganti. Jika tidak diganti ini kan jadi tolak ukur bagaimana Pilkada nanti. Bisa-bisa keributan besar terjadi. Untuk gerakan ini, pihaknya juga mendorong adanya gerakan masa yang besar bentuk menunjukkan ketidakpercayaan terhadap KPU Lahat," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Lahat, Parisman SE menambahkan. KPU dan Bawaslu ibarat wasit. Sehingga bila wasit tidak netral harus diganti. "Kan ada cadangan," sampainya.

Lanjutnya bahwa pihaknya akan menggelar aksi nyata, guna menyelamatkan demokrasi di Kabupaten Lahat dari adanya pertemuan tersebut.

Ditegaskan Ketua Partai Garuda Lahat, Ramlan Husaini mengungkapkan. Seharusnya bila ada permasalahan harus diselesaikan ke dari tingkat bawah.

Namun tiba-tiba ada kejadian luar biasa dan MK memutuskan PUSS. Artinya Bawaslu Lahat  dan KPU Lahat sebagai penyelenggara tidak menjalankan tugas dan fungsinya. "Jadi harus diganti," tegasnya.

Ditambahkan Suhendra, Ketua DPC Hanura Lahat menegaskan bahwa permasalahan yang ada selama pemilihan umum legislatif dan pasca pemilihan.

Muaranya ialah KPU dan Bawaslu Lahat. Bila penyelenggara benar- benar melaksanakan tugasnya hingga ke tingkat bawah, maka permasalahan dan isu negatif yang terjadi tidak sampai membuat resah warga dna partai politik.

BACA JUGA:Pencekalan Eks Ketua KPK Firli Bahuri Diperpanjang hingga 25 Desember 2024

"Jadi secara pribadi saya minta KPU dan Bawaslu Lahat yang saat ini diganti, karena masih ada pemain cadangan," ungkapnya.

Sementara, Komisioner KPU Lahat, Divisi Program, Data dan Informasi, Emil Asy'ari bersama anggota komisioner lainnya Agusman dan Elfa Rani.

Ketika dikonfirmasi terkait yang disampaikan sejumlah parpol tersebut mengungkapkan. Bahwa saat ini masih fokus pada  proses PUSS Lahat.

Terkait mosi tidak percaya, pihaknya belum bisa berkomentar lebih lanjut guna menjaga kondusivitas dan  takut menyulut situasi dan kondisi yang ada sekarang.

"Yang jelas saat ini kami masih fokus pada PUSS pak. Maaf belum bisa berkomentar banyak," ungkap Emil.

Sementara Ketua Bawaslu Lahat Nana Priana dikonfirmasi belum menjawab.