Menteri ATR/BPN Nusron Dorong Digitalisasi 300 RDTR pada 2026 untuk Percepat Perizinan Usaha
Foto: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).--
JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan percepatan digitalisasi 300 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada tahun 2026. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat proses perizinan berusaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau 300 RDTR ini bisa diselesaikan, insyaallah persoalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat terurai. Dengan RDTR yang terhubung ke sistem Online Single Submission (OSS), waktu penyelesaian bisa dipangkas menjadi dua hingga tiga hari,” jelas Nusron saat Rapat Koordinasi Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Kementerian ATR/BPN menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia. Saat ini, dari total 646 RDTR yang ada, sebanyak 428 sudah terhubung dengan OSS, sementara sisanya ditargetkan rampung integrasi pada bulan ini.
Terkait progres, Menteri Nusron memaparkan capaian lintas sektor, yakni 47 RDTR dalam tahap penyusunan, 34 RDTR sudah memperoleh persetujuan substansi, dan 2 RDTR tengah diproses di daerah. Secara keseluruhan, terdapat tambahan 83 RDTR yang masih berjalan. “Untuk mendukung percepatan, Kementerian ATR/BPN juga memanfaatkan pinjaman dari Bank Dunia melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) guna menyelesaikan 500 RDTR hingga 2029,” terangnya.
Dalam penyusunan RDTR, kementerian juga bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Tahun 2025, BIG menuntaskan peta dasar skala 1:5.000 untuk Pulau Kalimantan dan Jawa, setelah sebelumnya menyelesaikan Sulawesi pada 2024. Selanjutnya, pada 2026 BIG akan memetakan Pulau Sumatra, lalu Pulau Maluku, NTB, dan NTT pada 2027, hingga rampung seluruhnya pada 2029. “Dengan dasar peta dari BIG inilah, usulan RDTR disusun agar lebih terarah,” kata Nusron.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang memimpin rapat menekankan pentingnya memprioritaskan RDTR di kawasan pusat ekonomi. “Misalnya wilayah utara Jawa, sebagian besar Sulawesi, serta timur Sumatra seperti Kepulauan Riau. Itu menjadi perhatian utama para investor,” jelas Airlangga.
Dalam rapat tersebut, Nusron hadir bersama Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, serta jajaran Kementerian ATR/BPN. Pertemuan juga dihadiri sejumlah menteri dan perwakilan kementerian/lembaga yang terlibat dalam program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja.
- Tag
- Share
-
-
