UU Baru Disahkan, Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi Badan Pengaturan

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Sabtu , 27 Sep 2025 - 23:23

Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi Badan Pengaturan. -Foto: Ist.-

JAKARTA - DPR RI melalui Komisi VI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Dengan aturan baru ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi bertransformasi menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Transformasi Kementerian Jadi Lembaga Baru

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN, Andre Rosiade, menjelaskan bahwa pembahasan revisi berlangsung sejak 23 hingga 26 September 2025. P

rosesnya melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), hingga tahap sinkronisasi bersama tim perumus.

“Secara substansi, ada 84 pasal yang mengalami perubahan. Salah satu poin utama adalah pembentukan BP BUMN sebagai lembaga baru pengelola urusan perusahaan pelat merah,” ujar Andre dalam rapat kerja Komisi VI DPR, Sabtu (27/9/2025).

Poin Krusial dalam Revisi UU BUMN

Sejumlah ketentuan penting tercantum dalam aturan baru ini, antara lain:

Pembentukan BP BUMN sebagai pengganti Kementerian BUMN.

Kewenangan baru BP BUMN dalam mengoptimalkan kinerja perusahaan negara.

Dividen saham seri A Dwi Warna BUMN dikelola BP BUMN dengan persetujuan Presiden.

Larangan rangkap jabatan bagi Menteri dan Wakil Menteri di BUMN, sesuai Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII-2025.

uu baru disahkan, kementerian bumn resmi berubah jadi badan pengaturan                            jakarta - dpr ri melalui komisi vi akhirnya mengesahkan rancangan undang-undang (ruu) perubahan keempat atas uu nomor 19 tahun 2003 tentang bumn. 
dengan aturan baru ini, kementerian badan usaha milik negara (bumn) resmi bertransformasi menjadi badan pengaturan (bp) bumn.
baca juga:dianggarkan rp99 triliun, serapan program mbg baru terserap rp19,3 triliun
baca juga:fajar/fikri libas wakil chinese taipei, gaspol ke final korea open 2025
transformasi kementerian jadi lembaga baru
ketua panitia kerja (panja) ruu bumn, andre rosiade, menjelaskan bahwa pembahasan revisi berlangsung sejak 23 hingga 26 september 2025. p
rosesnya melalui rapat dengar pendapat umum (rdpu), penyusunan daftar inventarisasi masalah (dim), hingga tahap sinkronisasi bersama tim perumus.
“secara substansi, ada 84 pasal yang mengalami perubahan. salah satu poin utama adalah pembentukan bp bumn sebagai lembaga baru pengelola urusan perusahaan pelat merah,” ujar andre dalam rapat kerja komisi vi dpr, sabtu (27/9/2025).
baca juga:drama di jakabaring, sriwijaya fc kalah 2-3 dari persiraja meski sempat unggul
baca juga:55 tim adu cepat di lomba perahu bidar hut tni ke-80 di jakabaring
poin krusial dalam revisi uu bumn
sejumlah ketentuan penting tercantum dalam aturan baru ini, antara lain:
pembentukan bp bumn sebagai pengganti kementerian bumn.
kewenangan baru bp bumn dalam mengoptimalkan kinerja perusahaan negara.
dividen saham seri a dwi warna bumn dikelola bp bumn dengan persetujuan presiden.
larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri di bumn, sesuai putusan mk nomor 128/puu-xxiii-2025.
penghapusan status khusus direksi, komisaris, dan dewan pengawas yang sebelumnya tidak dianggap sebagai penyelenggara negara.
kesetaraan gender untuk jabatan strategis, mulai dari direksi hingga manajerial.
aturan perpajakan atas transaksi holding operasional maupun investasi.
pengecualian sejumlah bumn tertentu yang berfungsi sebagai alat fiskal.
kewenangan badan pemeriksa keuangan (bpk) dalam mengaudit keuangan bumn.
mekanisme peralihan dari kementerian bumn ke bp bumn.
andre menambahkan, revisi uu ini akan segera dibawa ke pembicaraan tingkat i untuk kemudian ditetapkan melalui sidang paripurna dpr.
baca juga:panen raya jagung, kapolri gandeng pimpinan kementerian-lembaga ke oku timur
baca juga:sekda hingga asisten i pemkot prabumulih diperiksa dalam kasus hibah kpu
larangan rangkap jabatan berlaku bertahap
menteri hukum dan ham, supratman andi agtas, menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan hanya berlaku bagi menteri dan wakil menteri, bukan untuk pejabat eselon i di kementerian atau lembaga.
“sampai hari ini, larangan hanya berlaku untuk menteri dan wamen. pejabat eselon i tetap dibutuhkan di bumn,” jelasnya.
supratman juga menyebutkan bahwa aturan ini baru efektif dua tahun mendatang. nantinya, pemerintah akan menerbitkan peraturan turunan untuk memperjelas implementasi revisi uu bumn.
dengan transformasi ini, pemerintah berharap tata kelola bumn dapat menjadi lebih transparan, profesional, serta memberikan manfaat lebih besar bagi negara dan masyarakat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, MINGGU 28 SEPTEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan