Protes Solar Besar-besaran, Ekuador Berlakukan Keadaan Darurat Nasional

Quito: Presiden Ekuador, Daniel Noboa, memberlakukan keadaan darurat selama 60 hari sejak Selasa (16/9/2025). Kebijakan ini bertujuan untuk meredam protes besar-besaran yang meletus setelah pemerintah menghapus subsidi solar secara mendadak pekan lalu.

 

Seperti diberitakan Fox News, keadaan darurat diberlakukan di tujuh provinsi dengan alasan adanya "gangguan internal yang parah". Militer dan polisi nasional telah dimobilisasi untuk menjaga ketertiban.

 

Tujuan lain kebijakan itu adalah mencegah gangguan layanan publik dan menjamin kebebasan bergerak bagi masyarakat. Kedutaan Besar Ameriksa Serikat (AS) di Quito menegaskan bahwa pasukan dilakukan untuk melindungi layanan publik dan kebebasan warga.

 

"Kebijakan ini tidak membatasi pergerakan publik atau memberlakukan jam malam," kata pernyataan Kedubes AS. Namun, pemerintah menangguhkan hak kebebasan berkumpul terutama yang mengganggu layanan publik serta menghalangi hak dan kebebasan masyarakat.  

 

Tayangan televisi lokal dari ibu kota Ekuador, Quito, memperlihatkan bentrokan antara warga dan polisi. Di sana diperlihatkan para peserta aksi merobohkan pagar dan barikade, tetapi sebaliknya aparat menembakkan gas air mata.

 

Protes dipicu keputusan pemerintah pada Jumat (12/9/2025) pekan lalu untuk menghapus subsidi BBM solar yang berlaku sejak lama. Dana sebesar USD1,1 miliar (Rp18,1 triliun) yang sebelumnya dialokasikan untuk subsidi akan dialihkan kepada program sosial.

 

Pemerintah menilai subsidi tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati kalangan kaya dan sektor bisnis dibandingkan masyarakat rentan. Penghapusan subsidi membuat harga solar melonjak dari USD1,80 (Rp29.728) menjadi USD2,80 dolar (Rp46.248) per galon hanya dalam semalam.