Obstruction of Justice Kasus Internet Desa, Dua Terdakwa Didakwa Rekayasa Fakta Hukum

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Rabu , 27 Aug 2025 - 21:41

Sidang Kasus Perintangan Penyidikan Korupsi Internet Desa, Terungkap Skenario Jahat Soal Uang Rp2,1 Miliar. -Foto: Ist.-

PALEMBANG - Persidangan kasus dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) dalam perkara korupsi proyek Internet Desa kembali digelar di Pengadilan Tipikor Palembang, Rabu (27/8/2025).

Sidang ini menghadirkan empat saksi kunci yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel untuk membongkar dugaan rekayasa hukum terkait aliran dana sebesar Rp2,1 miliar.

Dugaan Peran Maulana dan Muhzen

Dalam perkara ini, JPU mendakwa dua orang terdakwa, yakni Maulana dan Muhzen, yang disebut berperan aktif dalam menghalangi jalannya penyidikan kasus korupsi pengadaan jaringan internet desa di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Proyek yang berlangsung sejak tahun anggaran 2019 hingga 2023 ini sebelumnya telah menyita perhatian publik, karena menyangkut akses internet bagi masyarakat pedesaan.

Kesaksian Penting: Transaksi Fiktif Rp2,1 Miliar

Salah satu saksi yang mencuri perhatian adalah Anton Sunaryo alias Selon.

Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Kristanto Sahat SH MH, ia mengaku pernah diarahkan untuk memberikan keterangan palsu mengenai pembelian alat berat senilai Rp2,1 miliar.

“Pembelian alat berat itu tidak pernah ada. Itu hanya instruksi dari Pak Richard jika nanti diperiksa penyidik,” ungkap Selon di persidangan.

JPU bahkan menunjukkan bukti berupa slip transfer fiktif senilai Rp1,6 miliar serta catatan penyerahan tunai Rp500 juta.

Menurut keterangan saksi, seluruh dokumen tersebut dibuat semata-mata untuk menutupi fakta sebenarnya.

Kesaksian Selon dikuatkan oleh M Arif, terpidana kasus korupsi Internet Desa yang telah divonis sebelumnya.

obstruction of justice kasus internet desa, dua terdakwa didakwa rekayasa fakta hukum                            palembang - persidangan kasus dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) dalam perkara korupsi proyek internet desa kembali digelar di pengadilan tipikor palembang, rabu (27/8/2025). 
sidang ini menghadirkan empat saksi kunci yang dihadirkan jaksa penuntut umum (jpu) kejati sumsel untuk membongkar dugaan rekayasa hukum terkait aliran dana sebesar rp2,1 miliar.
baca juga:kasus dugaan korupsi proyek perkimtan palembang, kejari periksa 9 ketua rt
baca juga:tiga pejabat pmi ogan ilir dituntut penjara atas kasus korupsi dana hibah rp675 juta
dugaan peran maulana dan muhzen
dalam perkara ini, jpu mendakwa dua orang terdakwa, yakni maulana dan muhzen, yang disebut berperan aktif dalam menghalangi jalannya penyidikan kasus korupsi pengadaan jaringan internet desa di kabupaten musi banyuasin (muba).
proyek yang berlangsung sejak tahun anggaran 2019 hingga 2023 ini sebelumnya telah menyita perhatian publik, karena menyangkut akses internet bagi masyarakat pedesaan.
baca juga:capai target pemberian bpjs ketenagakerjaan, pemkab oku selatan diganjar penghargaan oleh gubernur herman deru
baca juga:lapas muaradua dapat peralatan pendukung keamanan dari direktorat jenderal pemasyarakatan
kesaksian penting: transaksi fiktif rp2,1 miliar
salah satu saksi yang mencuri perhatian adalah anton sunaryo alias selon. 
di hadapan majelis hakim yang dipimpin kristanto sahat sh mh, ia mengaku pernah diarahkan untuk memberikan keterangan palsu mengenai pembelian alat berat senilai rp2,1 miliar.
“pembelian alat berat itu tidak pernah ada. itu hanya instruksi dari pak richard jika nanti diperiksa penyidik,” ungkap selon di persidangan.
jpu bahkan menunjukkan bukti berupa slip transfer fiktif senilai rp1,6 miliar serta catatan penyerahan tunai rp500 juta. 
menurut keterangan saksi, seluruh dokumen tersebut dibuat semata-mata untuk menutupi fakta sebenarnya.
kesaksian selon dikuatkan oleh m arif, terpidana kasus korupsi internet desa yang telah divonis sebelumnya. 
ia menegaskan bahwa dana rp2,1 miliar itu digunakan untuk “mengurus perkara” agar proses hukum tidak menyeret pihak tertentu, bukan untuk pembelian alat berat.
baca juga:kakan kemenag oku selatan minta guru dan pegawai pai terus tingkatkan kualitas pendidikan
baca juga:dinas pendidikan oku selatan monitoring anbk tingkat smp
dakwaan dan ancaman hukuman
dalam dakwaannya, jpu menyebut kedua terdakwa telah melakukan rekayasa dengan cara mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu serta membuat dokumen palsu. 
akibatnya, pengungkapan kasus besar yang melibatkan richard cahyadi cs menjadi terhambat.
perbuatan tersebut dinilai memenuhi unsur tindak pidana perintangan penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 20 atau pasal 21 uu nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp, juncto pasal 64 ayat (1) kuhp.
meski ancaman hukuman cukup berat, baik maulana maupun muhzen memilih tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan yang dibacakan jpu. 
sidang pun dipastikan berlanjut ke tahap pembuktian, di mana majelis hakim akan kembali mendalami fakta-fakta yang terungkap.
kasus obstruction of justice ini mendapat sorotan publik karena memperlihatkan praktik rekayasa hukum dalam upaya melindungi aktor utama korupsi. 
publik kini menanti apakah majelis hakim akan menjatuhkan vonis setimpal terhadap kedua terdakwa yang terbukti merusak integritas penegakan hukum.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, KAMIS 28 AGUSTUS 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan