Sidang Korupsi Pokir DPRD OKU, Jaksa KPK Bidik Peran Kepala BPKAD

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Rabu , 20 Aug 2025 - 21:41

Suasana ruang sidang pemeriksaan saksi korupsi penerima suap proyek Pokir DPRD OKU. -Foto: Ist.-

sidang korupsi pokir dprd oku, jaksa kpk bidik peran kepala bpkad                            palembang - persidangan kasus dugaan korupsi proyek pokok pikiran (pokir) dprd kabupaten ogan komering ulu (oku) dengan terdakwa nopriansyah cs kembali bergulir di pengadilan tipikor palembang, rabu (20/8/2025). 
sidang menghadirkan enam saksi, di antaranya mantan pj bupati oku m iqbal alisyahbana dan wakil ketua i dprd oku rudi hartono.
baca juga:usai hut ri, nakes puskesmas muaradua kembali cek kesehahan siswa tingkat sd
baca juga:cegah memiliki hp, petugas lapas muaradua razia blok narapidana
jaksa telisik keterlibatan kepala bpkad
jaksa penuntut umum (jpu) komisi pemberantasan korupsi (kpk) menyoroti peran kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad) oku, setiawan. 
ia diduga aktif mendorong agar rapat pembahasan anggaran pokir bisa mencapai kuorum, bahkan di luar jalur kedinasan.
saksi rudi hartono mengaku pernah dipanggil setiawan ke sebuah hotel di baturaja untuk memastikan anggota dewan hadir penuh. 
“saya dihubungi untuk datang, dan saat tiba, sudah ada kadis pupr nopriansyah bersama pak setiawan,” ujar rudi, seraya menyatakan tidak mengetahui kapasitas resmi setiawan untuk mengundangnya.
baca juga:tingkatkan kerukunan beragama, kemenag monitoring ke gereja
baca juga:samsat oku selayan berlakukan pemutihan pajak kendaraan
konflik politik dan mandeknya rapbd
mantan pj bupati oku, m iqbal alisyahbana, menjelaskan lambannya pengesahan rapbd 2025 dipicu oleh konflik politik jelang pilkada. menurutnya, dprd terbelah dalam dua kubu besar, yakni kubu bertaji (bersama teddy–marjito) dan kubu ypn yess (yudi purna nugraha–yenny elita). 
perpecahan ini berimbas pada molornya rapat-rapat yang kemudian berdampak pada proyek pokir senilai rp45 miliar.
baca juga:perumahan hks i jadi kampung tertib lalu lintas polres oku selatan
baca juga:harga kopi di oku selatan naik jadi rp50 ribu per kilogram
dugaan suap rp3,7 miliar
dalam dakwaan, jpu menyebut tiga anggota dprd oku, yakni umi hartati, ferlan yuliansyah, dan fahruddin, bersama kadis pupr nopriansyah diduga menerima suap rp3,7 miliar terkait pengesahan rapbd 2025. 
skema dugaan suap itu berawal dari pertemuan di rumah dinas bupati oku yang melibatkan sejumlah pejabat dan anggota dprd.
meski pj bupati menolak usulan dana pokir, muncul kesepakatan dengan pihak rekanan proyek untuk memberikan “uang terima kasih” berupa fee proyek pupr. dari kesepakatan tersebut, aliran dana miliaran rupiah diduga mengalir kepada para terdakwa.
jaksa menilai perbuatan para terdakwa memenuhi unsur pasal 12 huruf b undang-undang tindak pidana korupsi, dengan dakwaan alternatif pasal 12 huruf a atau pasal 11 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp serta pasal 64 ayat (1) kuhp. 
sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi lain, sementara publik menanti bagaimana majelis hakim menilai dugaan keterlibatan kepala bpkad setiawan yang disebut berperan di luar kewenangan resminya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran HARIAN OKU SELATAN, KAMIS 21 AGUSTUS 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan