Vonis Jauh di Bawah Tuntutan, Kasus Korupsi Lahan Tol Berlanjut ke Meja Banding

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Jumat , 15 Aug 2025 - 21:42

Vonis Ringan Kasus Korupsi Lahan Tol Betung-Tempino, Jaksa Tegas Nyatakan Banding. -Foto: Ist.-

Desa Pangkalan Tungkal: 712,5 hektare

Desa Simpang Tungkal: 13,6 hektare dan 48,1 hektare

Fakta ini memperkuat dugaan bahwa proses pembebasan lahan tol dijadikan celah untuk melegalkan penguasaan lahan negara oleh pihak swasta.

Langkah Banding Jadi Sorotan Publik

Vonis ringan yang dijatuhkan majelis hakim dibanding tuntutan JPU memicu perhatian publik. Keputusan jaksa untuk melanjutkan perkara ini ke tingkat banding akan menjadi ujian apakah hukuman terhadap kedua terdakwa akan diperberat atau tetap mengikuti putusan Pengadilan Tipikor PN Palembang.

Proses di pengadilan tingkat berikutnya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan, mengingat kasus ini menyangkut aset negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum.

vonis jauh di bawah tuntutan, kasus korupsi lahan tol berlanjut ke meja banding                            palembang - putusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) pada pengadilan negeri palembang terhadap dua terdakwa kasus korupsi pembebasan lahan tol betung–tempino, jambi, memicu reaksi tegas dari jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri musi banyuasin (muba).
dalam sidang pada jumat (15/8/2025), terdakwa yudi herzandi dan amin mansur dijatuhi hukuman jauh di bawah tuntutan jaksa. majelis hakim memvonis keduanya 1 tahun 4 bulan penjara dan denda rp50 juta. apabila denda tidak dibayar, amin mansur dikenai hukuman tambahan 2 bulan kurungan, sementara yudi tidak dijatuhi hukuman subsider.
keduanya dinyatakan bersalah melanggar pasal 9 undang-undang tindak pidana korupsi terkait pemufakatan jahat dalam proses pembebasan lahan tol. vonis ini berbeda signifikan dengan tuntutan jpu yang sebelumnya meminta 2 tahun penjara untuk masing-masing terdakwa.
“kami menyatakan banding,” tegas hendi, sh, mh, jaksa yang menangani perkara ini. di sisi lain, tim kuasa hukum kedua terdakwa menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya dengan sikap “pikir-pikir” atas putusan tersebut.
baca juga:kasus dugaan korupsi tol betung-tempino: yudi herzandi ajukan pledoi dan bantah dakwaan
baca juga:vonis amin mansur dan yudi herzandi tuai protes akademisi hukum unsri
modus dan peran terdakwa yang terungkap di persidangan
perkara ini bermula dari dugaan pemufakatan jahat terkait pengadaan lahan negara yang akhirnya beralih ke pihak swasta, yakni pt sentosa mulia bahagia (smb).
saat menjabat asisten i setda muba, yudi herzandi disebut memiliki peran penting dalam menyusun konsep pengadaan tanah yang melibatkan pt smb. ia diduga memerintahkan amin mansur, yang kala itu menjabat kepala bidang di bpn muba, untuk membuat dokumen legalitas yang menguntungkan perusahaan tersebut.
yudi juga dituding menekan perangkat desa agar menandatangani surat pernyataan penguasaan lahan oleh direktur utama pt smb, halim ali, meskipun status kepemilikan tanah masih belum jelas secara administratif.
dalam dakwaan, disebutkan pada desember 2024 yudi mengatur pertemuan dengan kepala desa simpang tungkal (ra) dan camat tungkal jaya (ys). pertemuan itu digunakan untuk meminta ra menandatangani dokumen dasar peralihan lahan, padahal data resmi panitia pengadaan tanah menunjukkan lahan tersebut tidak tercatat atas nama halim ali dalam daftar nominatif.
baca juga:bupati okus minta nakes tuntaskan problem pelayanan kesehatan masyarakat 
baca juga:peringati har ulang tahun, dpc pan okus sambangi panti asuhan
temuan kerugian negara dari penguasaan lahan
hasil penyidikan tim pidsus kejari muba mengungkap bahwa pt smb mengelola kebun kelapa sawit di luar area hak guna usaha (hgu) seluas 909,7 hektare. rinciannya:
desa peninggalan: 135,5 hektare
desa pangkalan tungkal: 712,5 hektare
desa simpang tungkal: 13,6 hektare dan 48,1 hektare
fakta ini memperkuat dugaan bahwa proses pembebasan lahan tol dijadikan celah untuk melegalkan penguasaan lahan negara oleh pihak swasta.
baca juga:bantu warga, uptd damkar banding bersihkan got
baca juga:dukung petani, kapolsek muaradua sambangi warga panen jagung
langkah banding jadi sorotan publik
vonis ringan yang dijatuhkan majelis hakim dibanding tuntutan jpu memicu perhatian publik. keputusan jaksa untuk melanjutkan perkara ini ke tingkat banding akan menjadi ujian apakah hukuman terhadap kedua terdakwa akan diperberat atau tetap mengikuti putusan pengadilan tipikor pn palembang.
proses di pengadilan tingkat berikutnya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan, mengingat kasus ini menyangkut aset negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran HARIAN OKU SELATAN, SABTU 16 AGUSTUS 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan