Kementerian ATR/BPN Dorong Humas Proaktif Atasi Isu Publik dan Hoaks

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan peran strategis Humas dalam mengelola isu publik dan melawan disinformasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, dalam kegiatan Sosialisasi Strategi Komunikasi, Informasi Publik, dan Layanan Pengaduan, Senin (21/7/2025).

“Teman-teman jangan hanya fokus pada pelaksanaan program, tetapi juga harus menjadi pelayan informasi. Kita harus memahami apa yang masyarakat butuhkan dan keluhkan. Mentalitas seperti ini penting dalam pengelolaan isu pemerintahan,” ujarnya.

Harison mengingatkan kembali pesan Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, bahwa di era disrupsi, bukan pernyataan paling benar yang dominan, melainkan narasi yang mampu mengelola persepsi. Karena itu, Humas diminta aktif mengomunikasikan berbagai capaian kementerian, seperti penyelesaian tanah eks-Jepang, program Reforma Agraria, serta Konsolidasi Tanah Vertikal di Jakarta.

Dalam sosialisasi ini, Kepala Bagian PMHAL, Bagas Agung Wibowo, memaparkan strategi komunikasi berbasis empat model: paid media, earned media, shared media, dan owned media, sesuai Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1912/SK-HM.02/X/2024. Ia juga mengimbau Satker rutin melaporkan pelaksanaan strategi melalui Dashboard EKSISTENSI (Strakom).

Sementara itu, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan, mengingatkan pentingnya pengelolaan kanal pengaduan sesuai Perpres No. 76 Tahun 2014, termasuk SP4N LAPOR!, hotline 0811-1068-0000, loket persuratan, e-mail resmi, dan layanan tatap muka. “Semua pengaduan harus cepat ditindaklanjuti,” tegasnya.

Acara yang diikuti sekitar 1.000 peserta dari 519 Satker Kanwil dan Kantah ini dibuka oleh Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan dan dihadiri oleh Sekjen ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi.