Menteri ATR/BPN: Tak Ada Kebijakan Pangan Tanpa Kepastian Tanah

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjadi narasumber di Pra Rapat Koordinasi (Pra Rakor) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jakarta, Selasa (16/07/2025). -Foto: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).-

IKLAN UMROH

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pangan nasional bergantung pada kepastian kepemilikan tanah. Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara pada Pra Rapat Koordinasi (Pra Rakor) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta, Selasa (16/7/2025).

“Tidak akan ada kebijakan pangan jika tidak ada kepastian tanah. Tanah adalah persoalan mendasar kemanusiaan. Semua program pangan harus berbasis kepastian lahan,” ujar Nusron.

Dalam pemaparannya, Nusron menjelaskan empat strategi utama Kementerian ATR/BPN untuk mendukung ketahanan pangan nasional yaitu perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), implementasi Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) untuk menekan alih fungsi lahan, optimalisasi tanah telantar dan tanah eks-HGU/HGB yang telah habis masa berlakunya, serta percepatan penetapan RTRWN dan RDTR agar kebijakan pangan, perumahan, energi, dan hilirisasi industri tidak saling berbenturan.

Ia mencontohkan dampak positif kebijakan LSD. “Sebelum ada LSD, alih fungsi lahan sawah bisa mencapai puluhan ribu hektare per tahun. Setelah LSD diterapkan, dalam empat tahun terakhir hanya sekitar 5.600 hektare di delapan provinsi. Selama saya menjabat, saya tidak pernah menandatangani izin alih fungsi LSD,” tegas Nusron.

Dengan langkah tersebut, pemerintah menargetkan redistribusi lahan untuk masyarakat guna memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

Acara ini juga menghadirkan narasumber lain, antara lain Kepala Badan Pangan Nasional, Wakil Menteri PUPR, dan Kepala Badan Riset Nasional. Nusron didampingi oleh Inspektur Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dan Kepala Biro Keuangan dan BMN Kartika Sari.

 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan