Pro Kontra Wacana Pilkada Tak Langsung, PKB vs Respons Partai Lain

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Sabtu , 26 Jul 2025 - 23:52

Partai Berkarya menilai usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD perlu kajian mendalam dan menyerap aspirasi publik. -Foto: Fajar Ilman.-

pro kontra wacana pilkada tak langsung, pkb vs respons partai lain                            jakarta - wacana pemilihan kepala daerah melalui dprd atau penunjukan langsung oleh pemerintah pusat kembali mencuat setelah digagas ketua umum pkb, abdul muhaimin iskandar (cak imin). usulan ini memicu pro dan kontra di kalangan partai politik.
pkb gagas pilkada tak langsung
cak imin mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah dikaji ulang, termasuk kemungkinan kembali ke sistem lama di mana bupati dan gubernur dipilih oleh dprd, bukan melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat.
baca juga:pertamina enduro kirim 5 pembalap muda indonesia ke vr46 riders academy
baca juga:tundukkan thailand, timnas indonesia lolos ke final aff u-23 2025
partai berkarya: perlu kajian strategis
ketua umum partai berkarya, mochammad ridwan andreas, menilai wacana ini harus dikaji secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak.
“kalau itu menurut saya, itu kan perlu ada kajian strategis, perlu kita kaji kembali kira-kira apa efek positifnya maupun efek negatifnya,” ujar ridwan kepada wartawan, jumat (25/7/2025).
ia menyoroti bahwa pilkada dan pilpres memang pesta rakyat, namun juga menyita energi, anggaran, dan logistik yang besar.
baca juga:kebakaran lahan bikin heboh palembang, warga ramai serukan pakai masker
baca juga:kuasa hukum bongkar fakta mengejutkan: pungli dana desa di lahat sudah jadi tradisi
“kalau kita mesti kembali lagi ke zaman dulu, pemilihan bupati maupun gubernur dipilih sama anggota dprd, itu harus kita kaji kembali, bukan sekadar kaji ulang,” tegasnya.
golkar: pilkada harus tetap libatkan rakyat
anggota komisi vi dpr ri dari fraksi golkar, muhammad sarmuji, menyatakan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi daerah.
“kalau ditunjuk langsung oleh pusat, keterlibatan daerah menjadi nihil. akan lebih bagus tetap ada keterlibatan representasi masyarakat daerah,” kata sarmuji di senayan.
baca juga:kasus korupsi pasar cinde: legislator sumsel ikut diperiksa kejati
baca juga:anak 6 tahun di pedamaran oki diduga jadi korban penculikan
menurutnya, pilkada bukan sekadar soal biaya, tetapi soal keterikatan emosional antara pemimpin dan rakyat.
“apapun sistemnya, keberpihakan terhadap masyarakat daerah tidak boleh hilang,” tegasnya.
ia mendukung diskusi antarpartai untuk menyamakan visi sebelum pembahasan resmi dilakukan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, MINGGU 27 JULI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan