Bongkar Skandal Beras Premium: Polri Telusuri Modus Oplosan 201 Ton Beras

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Kamis , 24 Jul 2025 - 23:09

Satgas Pangan Polri berhasil mengungkap kasus beras premium palsu yang berpotensi merugikan konsumen hingga Rp 99,35 triliun per tahun. -Foto: Dok/Humas Polri.-

bongkar skandal beras premium: polri telusuri modus oplosan 201 ton beras                            jakarta - satgas pangan polri berhasil membongkar skandal besar dalam industri beras nasional. praktik pengoplosan beras premium yang melibatkan puluhan perusahaan ini diperkirakan merugikan masyarakat hingga rp99,35 triliun per tahun.
212 merek beras diduga tak sesuai standar mutu
pengungkapan ini bermula dari inspeksi langsung menteri pertanian, amran sulaiman, yang menemukan banyak merek beras tidak sesuai standar mutu. hasilnya, sebanyak 212 merek beras terindikasi cacat mutu, melibatkan 52 perusahaan produsen beras premium dan 15 produsen beras medium.
“potensi kerugian dari beras premium saja mencapai rp34,21 triliun per tahun, sementara beras medium sebesar rp65,14 triliun,” ungkap brigjen pol helfi assegaf, kasatgas pangan polri, kamis (24/7/2025).
penggerebekan gudang: 201 ton beras oplosan disita
satgas pangan polri telah menggeledah sejumlah lokasi penting, termasuk kantor dan gudang pt fs di jakarta timur serta pt pim di serang, banten. dari operasi ini, aparat menyita 201 ton beras oplosan berbagai merek.
“pelaku memalsukan label mutu beras premium. mereka menjual beras kualitas rendah dengan harga tinggi menggunakan kemasan premium,” jelas helfi.
baca juga:world supersport 2025: aldi satya mahendra siapkan endurance hadapi race sengit
baca juga:bidik podium, arsenio algifari siap tancap gas di kejurnas mx magelang 2025
ancaman hukuman berat: pidana konsumen dan tindak pencucian uang
para pelaku dijerat dengan pasal perlindungan konsumen dan tindak pidana pencucian uang (tppu). jika terbukti bersalah, ancaman hukumannya:

penjara 5 tahun dan denda rp2 miliar (pelanggaran konsumen)
penjara 20 tahun dan denda rp10 miliar (tppu)

polri menegaskan akan melanjutkan penyidikan hingga tuntas terhadap para pelaku yang merugikan konsumen dan merusak tata niaga pangan nasional.
10 perusahaan besar diduga terlibat, sudah dipanggil bareskrim
kementerian pertanian mengungkap nama 10 perusahaan besar yang produk berasnya tidak sesuai regulasi. kesepuluh perusahaan ini telah dipanggil oleh bareskrim polri untuk menjalani pemeriksaan:
daftar 10 perusahaan diduga terlibat beras oplosan:

wilmar group – sania, sovia, fortune, siip
food station – setra pulen, setra ramos, beras premium
pt belitang panen raya – raja platinum, raja ultima
pt unifood candi indonesia – larisst, leezaat
pt buyung poetra sembada tbk – topi koki
pt bintang terang lestari abadi – elephas maximus, slyp hummer
pt sentosa utama lestari / japfa group – ayana
pt subur jaya indotama – dua koki, beras subur jaya
cv bumi jaya sejati – raja udang, kakak adik
pt jaya utama santikah – pandan wangi bmw citra, kepala pandan wangi

baca juga:skandal kredit rp1,3 triliun: mantan kadishut sumsel sigit wibowo diperiksa kejati
baca juga:kasus pasar cinde mengusut elit, ishak mekki kembali dipanggil penyidik
4 perusahaan sudah diperiksa, sisanya menyusul
direktur tindak pidana ekonomi khusus bareskrim, brigjen pol helfi assegaf, membenarkan bahwa empat perusahaan telah dipanggil resmi dan sedang dalam proses pemeriksaan.
“proses masih berlangsung. pemanggilan dilakukan secara bertahap berdasarkan bukti dan jadwal penyidikan,” jelas helfi.
anomali harga dan dugaan monopoli pasar
pakar pertanian suardi bakri menyoroti bahwa harga beras yang terus naik meskipun stok berlimpah merupakan indikasi adanya distorsi pasar.
“kalau stok melimpah tapi harga naik, berarti pasar tidak bekerja secara sempurna. kemungkinan ada kartel atau monopoli distribusi,” ujar suardi.
ia mengapresiasi langkah pemerintah dan polri dalam membongkar skandal ini dan mendorong pengawasan yang lebih ketat.
baca juga:pemkab oku selatan evakuasi warga sakit ke rsud muaradua
baca juga:banyak bangkai mobil ambulans di halaman kantor bpkad oku selatan
desakan transparansi proses hukum
pengamat kepolisian bambang rukminto menegaskan pentingnya proses hukum yang transparan. ia menekankan bahwa semua dari 212 perusahaan yang dilaporkan harus diproses hingga pengadilan.
“proses pidana bukan hanya klarifikasi. harus ada bukti materiil dan formil. penyidikan ini harus dikawal publik untuk mencegah subyektivitas aparat,” ujarnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, JUMAT 25 JULI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan