Trump Ancam BRICS: Siap Perang Dagang demi Pertahankan Dolar AS

NEW YORK - Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengeluarkan pernyataan tegas terkait posisi Dolar AS di kancah global. Ia menyatakan siap mengambil langkah ekonomi keras terhadap negara-negara anggota BRICS jika mereka terus mendorong penggunaan mata uang selain dolar.

Dalam pidato di Washington pada Jumat (tanggal sesuai), Trump menyampaikan bahwa Amerika Serikat akan "melindungi hegemoni dolar" dengan segala cara, termasuk menerapkan tarif impor tambahan terhadap negara-negara anggota BRICS.

“Mereka ingin menggantikan dominasi dolar. Jika itu terjadi, dampaknya seperti kekalahan dalam perang besar,” ujar Trump.

BACA JUGA:Didekati MU, Harga Benjamin Sesko Tembus Rp1,8 Triliun

BACA JUGA:Striker Lazio Selangkah Lagi Bela Timnas Indonesia, PSSI Bocorkan Negosiasi

Trump bahkan menyebut akan mengenakan tarif 10 persen atas produk dari negara-negara BRICS sebagai respons atas inisiatif mereka untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS.

Kelompok BRICS terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, serta beberapa negara mitra seperti Indonesia, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab yang hadir dalam KTT terbaru di Rio de Janeiro.

Respons Negara-Negara BRICS

BACA JUGA:Oknum Bhayangkari Polres OKU Timur Diduga Tipu 2 Orang Polisi

BACA JUGA:Pastikan Bebas Narkoba, Pemkot Palembang Tes Urine ASN DLHK dan Satpol PP

Meskipun Trump menyebut ancamannya berhasil mengurangi kehadiran dalam pertemuan puncak BRICS, faktanya sejumlah pemimpin dunia tetap menghadiri acara tersebut. Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dan Perdana Menteri India Narendra Modi hadir langsung, sementara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping memberikan kontribusi melalui perwakilan dan sambungan jarak jauh.

Dari pihak Rusia, Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov menyatakan bahwa negara-negara BRICS terus menjajaki sistem keuangan baru yang mengurangi dominasi dolar, demi melindungi diri dari risiko ekonomi global.

“Kami bukan saingan siapa pun, tetapi ancaman dan tekanan ekonomi bukanlah cara tepat dalam berdiplomasi,” ujar Wakil Menlu Rusia, Sergey Ryabkov.

BACA JUGA:Heboh Grup LGBT Berisi 20 Ribu Anggota di Palembang, Polisi Bakal Analisis dan Selidiki